kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   12.000   0,80%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Kementerian PUPR sertifikasi 12.000 tenaga kerja konstruksi


Minggu, 28 Oktober 2018 / 08:35 WIB
Kementerian PUPR sertifikasi 12.000 tenaga kerja konstruksi
ILUSTRASI. Pekerja beraktivitas pada proyek konstruksi bangunan bertingkat


Reporter: Umi Kulsum | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot program sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Sertifikasi bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) konstruksi sehingga bisa bersaing dalam kompetisi global.

“Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi ini, bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi, khususnya di bidang konstruksi. Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk memenangkan kompetisi harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam siaran pers, Sabtu (27/10).

Selain semakin terampil, tenaga kerja konstruksi bersertifikat akan mendapatkan nominal upah yang lebih besar dibandingan yang tidak bersertifikat. Namun jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat masih kecil.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan dari sekitar 8,14 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia baru 5,96% nya yang bersertifikat atau sekitar 485.534 orang dengan komposisi tenaga terampil sebanyak 333.706 orang dan tenaga ahli sebanyak 151.828 orang. Oleh karenanya program sertifikasi menjadi program prioritas Kementerian PUPR. 

“Melalui sertifikasi ini juga akan meningkatan pemahaman mengenai Keamanan dan Kesehatan Kerja (K3) agara tercapai zero accident dalam pembangunan infrastruktur. Sebab kecelakaan kerja konstruksi akan mengganggu efektivitas berjalannya proyek konstruksi yang sudah ditunggu untuk dimanfaatkan oleh masyarakat,”  jelas Syarif.

Dalam melaksanakan program tersebut, Kementerian PUPR bekerjasama dengan stakeholder lainnya seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), Pemerintah Daerah, Asosiasi, Perusahaan Konstruksi, Perguruan Tinggi, SMK, dan Lembaga Pemasyarakatan. 

Metode pelatihan dalam program sertifikasi dilakukan dengan penyampaian materi dan praktek dilapangan. Selain itu Kementerian PUPR juga melakukan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Jarak Jauh atau dikenal dengan Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri (SIBIMA) dan pelatihan dengan mendatangkan Mobile Training Unit untuk menjangkau tempat-tempat yang terpencil. 

Pada acara Konstruksi Indonesia 2018 yang akan diselenggarakan pada 31 Oktober sampai 2 November 2018, selain pameran dan workshop infrastruktur, juga akan dilakukan sertifikasi bagi 12.000 tenaga kerja konstruksi. Rencananya  penyerahan sertifikat bagi tenaga kerja yang sebelumnya sudah mengikuti pelatihan dan uji kompetensi secara simbolis akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pembukaan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×