CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ451.018,99   5,77   0.57%
  • EMAS992.000 -0,70%
  • RD.SAHAM -0.20%
  • RD.CAMPURAN 0.04%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.12%

Kementerian PUPR: Proyek Infrastruktur Jadi Pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional


Senin, 18 April 2022 / 16:28 WIB
Kementerian PUPR: Proyek Infrastruktur Jadi Pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional
ILUSTRASI. Kementerian PUPR menyebut, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sektor pendorong pemulihan ekonomi nasional.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan proyek infrastruktur terus berjalan di tengah pandemi Covid-19. Pembangunan infrastruktur akan menjadi salah satu sektor pendorong pemulihan ekonomi nasional.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mencontohkan, dua proyek infrastruktur yakni jalan tol dan bendungan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat.

Pertama, terkait proyek jalan tol. Endra menyebut, pembangunan jalan tol bermanfaat bagi peningkatan konektivitas antar wilayah. Kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti Kawasan Industri, Pariwisata, Bandara, dan Pelabuhan juga akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

“Kemudian dampak ekonominya bukan hanya saat tolnya jadi. Tapi dari mulai dia konstruksi, sampai operasional,” ujar Endra saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (18/4).

Baca Juga: Soal Dana Hibah Penanganan 14 Jalan di Blitar, Ini Bantahan Kementerian PUPR

Endra mengatakan, pemerintah menargetkan pembangunan 2.000 kilometer (km) jalan tol pada 2020 – 2024. Ia bilang, dari target tersebut, sudah terealisasi sekitar 420 km dan pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan sekitar 1.580 km terbagun hingga 2024. Adapun berdasarkan perhitungan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), estimasi investasi yang dibutuhkan untuk pembanguna jalan tol tersebut sekitar Rp 375 triliun.

Kedua, proyek bendungan. Endra menerangkan, pembangunan bendungan yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Apalagi bendungan memiliki berbagai manfaat mulai dari perencanaan pembangunan sampai operasional.

Endra menyebut, sawah-sawah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia baru 11% yang dilayani oleh bendungan atau yang terjamin mendapat suplai pengairan sepanjang tahun dari januari – Desember. Sisanya 89% sawah masih belum terjamin, bahkan ada yang mengandalkan tadah hujan.

Maka itu, pemerintah menargetkan pembangunan 57 bendungan hingga 2024 untuk mencapai 19% sawah yang dilayani oleh bendungan. Adapun saat ini dari jumlah target tersebut, sudah ada 29 bendungan yang sudah selesai dibangun dan berkontribusi terhadap 11% pengairan sawah yang ada di Indonesia.

“Jadi ini kan dampaknya besar, sampai tahun 2024 nanti kita harapkan 19% irigasi kita disuplai dari bendungan. Ini kan besar pengaruh nya untuk ketahanan pangan kita,” ucap Endra.

Endra mengatakan, terdapat kesamaan manfaat dari kedua proyek infrastruktur tersebut. Yakni sama – sama mengupayakan pemerataan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan yang nantinya berdampak pada terjaganya daya beli masyarakat.

“Jadi ini juga kita upayakan untuk terus berlangsung berjalan walaupun kondisi ekonomi sulit selama masa pandemi. Itu semata – mata karena kita ingin sektor konstruksi ini tetap bisa memberikan kontribusi,” jelas Endra.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, pembangunan proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah jelas berdampak pada ekonomi. Yakni membuka lapangan pekerjaan, mendorong keterlibatan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan menjadi salah satu penggerak perekonomian.

Menurutnya, pemerintah perlu diberikan waktu untuk melakukan pemerataan karena alokasi anggaran suatu pembangunan proyek infrastruktur yang besar dan mesti disesuaikan dengan postur pendapatan dan belanja negara.

Yang terang, Piter meminta pembangunan bangunan publik mesti diutamakan menggunakan APBN dan pembangunan lainnya dapat melibatkan swasta dengan skema pendanaan yang ada dan terjamin integritas dan akuntabilitasnya.

“Walaupun belum ada penelitian yang benar-benar menghitung, tetapi dapat dipastikan adanya dampak positive dari pembangunan infrastructure,” ujar Piter.

Baca Juga: Kementerian PUPR Targetkan 393 Kilometer Ruas Jalan Tol Tuntas di Tahun 2022

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.



Kontan Academy
Financial Modeling & Corporate Valuation Fundamental THE FUTURE OF SELLING

[X]
×