Reporter: Rika Panda | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera mengaudit jembatan bentang panjang yang ada di seluruh Indonesia. Audit ini sebagai bentuk peningkatan kewaspadaan pemerintah mencegah bencana jembatan rubuh, pasca runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur Sabtu lalu (26/11).
"Kami akan audit jembatan besar yang kami nilai sudah kritis kondisinya. Akan diaudit di 7 jembatan," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto, di Jakarta, Selasa (29/11).
Namun, Murjanto menyebut, belum ditetapkan jembatan mana saja yang akan diaudit. Pasalnya, pihak Kementerian PU, dalam hal ini Litbang dan Bina Marga masih perlu mengamati kondisi jembatan yang kritis, kemudian mengevaluasinya dan mengunjungi langsung ke lapangan.
Mengenai waktu audit, Murjanto memastikan, akan dilakukan di akhir tahun ini. Audit hanya melibatkan pihak Kementerian PU saja, tetapi tidak menutup kemungkinan akan mengikutsertakan Pemerintah Daerah setempat karena merekalah yang mengetahui trafiknya.
Sementara itu, terkait penyebab Jembatan Kutai Kartanegara yang rubuh, Murjanto menjelaskan, hingga saat ini belum ditemukan karena masih dalam tahap investigasi. "Tim investigasi masih melakukan pengecekan dan tes-tes terhadap material atau komponen jembatan yang rubuh tersebut," ungkapnya.
Mengenai apakah Kementerian PU akan memanggil kontraktor pembuat jembatan, yaitu PT. Hutama Karya, Murjanto menuturkan, tidak akan dilakukan karena kontraktor tersebut sudah bergabung bersama tim untuk menyelidiki penyebab rubuhnya jembatan.
Sementara Menteri BUMN, Dahlan Iskan menegaskan, sejauh ini pihak Kementerian BUMN tidak memanggil kontraktor untuk memberikan penjelasan. Dia bilang, pemanggilan menunggu hasil penyelidikan di lapangan yang sedang berlangsung hingga saat ini. "Kita tunggu hasil penyelidikan, kalau memang Hutama Karya salah membangun, mereka harus bertanggung jawab," katanya.
Dahlan menyambut baik akan dilakukannya audit jembatan besar (jembatan bentang panjang) lainnya oleh Kementerian PU. Menurutnya, hal itulah yang seharusnya dilakukan terutama jembatan yang berada di jalur Mahakam.
"Itu ada satu lagi jembatan seperti itu, kalau itu juga ambruk, habislah Kaltim. Dulu jembatan itu pernah ke senggol kapal, saya kira sudah diamankan. Saya kira wajar saja menteri PU melakukan hal tersebut," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
