kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.670.000   7.000   0,42%
  • USD/IDR 16.335   -45,00   -0,28%
  • IDX 6.876   -148,69   -2,12%
  • KOMPAS100 1.002   -27,61   -2,68%
  • LQ45 778   -23,83   -2,97%
  • ISSI 209   -3,14   -1,48%
  • IDX30 402   -12,98   -3,12%
  • IDXHIDIV20 482   -18,36   -3,67%
  • IDX80 113   -2,93   -2,52%
  • IDXV30 117   -3,38   -2,80%
  • IDXQ30 133   -3,80   -2,78%

Kementerian Pekerjaan Umum: Progres Fisik Pembangunan IKN Capai 87,9 %


Kamis, 06 Februari 2025 / 14:21 WIB
Kementerian Pekerjaan Umum: Progres Fisik Pembangunan IKN Capai 87,9 %
ILUSTRASI. Suasana pagi hari di kawasan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), saat event lari Nusantara TNI Fun Run pada Minggu (6/10/2024).


Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) melaporkan hingga 31 Desember 2024, progres fisik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 87,9% dari alokasi anggaran IKN di tahun 2024. 

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan dukungan anggaran Kementerian PU untuk pembangunan IKN di tahun 2024 mencapai Rp 40,29 triliun. 

"Dukungan infrastruktur IKN Rp 41,29 triliun. Hingga 31 Desember 2024, progres fisik IKN capai 87,9 % dari alokasi IKN tahun 2024," kata Dody dalam rapat bersama komisi V DPR RI, Kamis (6/2). 

Anggaran ini telah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan sumber daya air Rp 1,45 triliun dengan rincian penggunanaan pengendalian banjir di daerah aliran sungai (DAS) Sanggai 1A lanjutan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengedalian banjir Sungai Sepaku, pengedalian banjir Sungai Sanggai, pengendalian banjir Sungai Seluang dan Tengin. 

Baca Juga: Ada Efisiensi, Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dipangkas Rp 81 Triliun

Kemudian, pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyemournaan dan penataan kawasan Bendungan Sepeku Semoi, serta pembangunan Embung KIPP dan DAS Pamaluan. 

Selanjutnya, Rp 18,32 triliun untuk proyek bina marga dengan rincian penggunaan pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, jalan tol seksi 1, seksi 3A, seksi 3B, seksi 5A, seksi 5B-1, seksi 5B-2, seksi 6A, seksi 6B, dan seksi 6C-1, dan pembangunan Bandara VVIP, jaalan tol seksi 1, Badara Sepinggan, Tol Balsam, duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek II, jalan akses bandara VVIP. 

Selain itu, Rp 12,09 untuk proyek cipta karya dengan rincian pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan bangunan pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku serta jaringan perpipaanya, Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 1,2,3 KIPP IKN serta jaringan perpipaanya, Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 1 KIPP IKN, penataan sumbu kebangsaan tahap II, sumbu tripraja, dan pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP tahap I,

Selanjutnya, bangunan gedung pada kawasan istanan kepresidenan di IKN, serta bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator, Kantor Kemensesneg, Kantor Kementerian PUPR, Kantor OIKN, sarana dan prasaranan pemerintahan tahap II dan kawasan bandara Nusantara. 

Baca Juga: Menakar Dampak Pemangkasan Anggaran Terhadap Proyek Infrastruktur Termasuk IKN

Terakhir, Rp 8,43 triliun untuk proyek perumahan dengan rincian pembangunan optimalisasi dan pengelolaan hunian pekerja konstruksi (HPK) IKN, HPK tahap II, dukungan dormitory PSSI, smart technology rusun ASN dan hankam, hunian vertikal untuk personil TNI di IKN dan hunian modular TNI. 

Sebelumnya, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga memastikan Kantor OIKN beroperasi akhir Februari 2025.

Menurutnya pembangunan fisik Kantor OIKN saat ini telah mencapai 95%.  

"Saat ini tengah dikerjakan tahap fitting out dan sebagian perlengkapan furnitur atau mebeulair sudah dipasang, akhir Februari ini saya harapkan tuntas ya, dan OIKN bisa mulai berkantor," ucap Danis kepada Kompas.com, Rabu (5/2). 

Sementara terkait eksosistem perkantoran Lembaga Legislatif dan Yudikatif, Danis menjelaskan, sesuai dengan linimasa yang sudah ditentukan. 

Khusus kantor-kantor yang mendukung ekosistem Lembaga Legislatif, terdapat revisi desain pada ruang sidang paripurna. 

Danis menegaskan, revisi ini sama sekali tidak terkait dengan efisiensi anggaran, melainkan penyempurnaan desain agar Lembaga Legislatif tampil lebih terhormat, gagah dan berwibawa.

"Revisi ini sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto, dan sedang difinalkan bentuknya. Kami harapkan, lelang pekerjaan untuk membangun gedung ini Februari 2025 sudah dimulai," terang Danis.

Baca Juga: Otorita IKN dan Kementerian PU Paling Banyak Kena Pemotongan Anggaran pada 2025

Selanjutnya: Kemenkeu Bakal Keluarkan Dana untuk Pensiunan ASN Rp 850 Miliar di 2025

Menarik Dibaca: Begini Cara Menurunkan Kadar Gula Darah dengan Cepat dan Efektif

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Bond Voyage Mastering Strategic Management for Business Development

[X]
×