kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.252   86,00   0,47%
  • IDX 5.251   135,86   2,66%
  • KOMPAS100 678   18,59   2,82%
  • LQ45 543   16,42   3,12%
  • ISSI 168   2,84   1,72%
  • IDX30 307   9,92   3,34%
  • IDXHIDIV20 417   14,73   3,66%
  • IDX80 78   2,13   2,80%
  • IDXV30 113   2,90   2,64%
  • IDXQ30 104   3,35   3,33%

Kementerian Keuangan belum menyiapkan instrumen penahan dana repatriasi


Senin, 14 Januari 2019 / 20:14 WIB


Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa tahan (holding period) dana repatriasi dari program pengampunan pajak atau tax amnesty segera berakhir pada tahun ini. Karena itu, pemerintah musti menggodok strategi agar dana repatriasi tersebut tidak keluar begitu saja dari pasar keuangan dalam negeri.

Kendati begitu, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan, belum menyiapkan kebijakan khusus untuk mengantisipasi keluarnya dana repatriasi tax amnesty, khususnya instrumen dari sisi perpajakan.

"Kalau dari sisi perpajakan, sampai dengan saat ini belum ada instrumen baru untuk menahan repatriasi," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemkeu Nufransa Wira Sakti kepada Kontan.co.id, Senin (14/1).

Namun, Kemkeu meyakini, kondisi perekonomian Indonesia saat ini terbilang cukup baik untuk menahan dana repatriasi tetap berada di dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan optimistis kondisi fundamental perekonomian Indonesia tergolong bagus di mata investor sehingga akan tetap memilih mempertahankan dana repatriasi tax amnesty di pasar domestik.

"Negara dengan pertumbuhan ekonomi 5% dengan kebijakan yang konsisten, inflasi rendah seperti Indonesia hanya sedikit di antara emerging market. Apalagi, di tengah lingkungan global yang makin tidak pasti," tutur Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Selain itu, Sri Mulyani juga tak begitu khawatir jika dana repatriasi tersebut meninggalkan Indonesia. Sebab, dengan sistem pertukaran data pajak otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI), pemerintah bisa memantau jejak perpindahan dana tersebut. "Mau di mana pun, yang penting kewajiban perpajakannya tetap terpenuhi," tandasnya.

Sementara, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menilai, persoalan dana repatriasi tetap tinggal di dalam negeri atau keluar adalah pilihan bebas pemilik dana. "Stay atau tidak itu tergantung seberapa atraktif perekonomian kita dan menurut kami Indonesia masih sangat atraktif," tukas dia, Rabu (2/1).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×