Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan subsidi listrik pada tahun 2026 di kisaran Rp 97,37 triliun hingga Rp 104,97 triliun kepada Kementerian Keuangan, seiring dengan proyeksi kenaikan konsumsi listrik dan fluktuasi sejumlah parameter makro.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu mengatakan, usulan subsidi listrik tersebut telah mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2026.
"Pertama subsidi listrik itu subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan," kata Jisman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (30/6).
Baca Juga: Waspada, Subsidi Listrik 2025 Berpotensi Membengkak Jadi Rp 90,32 Triliun
Adapun nilai subsidi tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah asumsi makro seperti nilai tukar rupiah di kisaran Rp 16.500 – Rp 16.900 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 60 – US$ 80 per barel, serta tingkat inflasi antara 1,5% – 3,5%.
Jisman menjelaskan, jika asumsi yang digunakan mengacu pada skenario bawah, yakni inflasi 1,5%, ICP US$ 60 per barel, dan kurs Rp 16.500 per dolar AS, maka subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp 97,37 triliun. Namun, jika skenario makro mencapai batas atas, maka subsidi bisa meningkat menjadi Rp 104,97 triliun.
Lebih lanjut, Jisman menjelaskan penerima subsidi listrik tahun 2026 masih akan mencakup sekitar 44,88 juta pelanggan, terutama pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Subsidi juga akan diberikan kepada sektor bisnis kecil, industri kecil, dan fasilitas sosial.
Di sisi lain, konsumsi listrik nasional diperkirakan meningkat 11,6% dari sekitar 73,1 terawatt hour (TWh) pada 2025 menjadi 81 TWh pada 2026.
Baca Juga: Cek Tarif Listrik PLN per KWh Nonsubsidi dan Subsidi untuk Juli-September 2025
Namun, tantangan datang dari sisi biaya produksi. Jisman menyebutkan biaya bahan bakar pembangkit akan meningkat tajam, seiring dengan pelemahan kurs dan naiknya ICP. Biaya bahan bakar diperkirakan melonjak dari Rp 92 triliun pada 2025 menjadi Rp 228 triliun pada 2026, atau meningkat 18,9%.
Akibatnya, total biaya pokok penyediaan (BPP) listrik akan berada pada rentang Rp 581,2 triliun hingga Rp 610,1 triliun, atau setara dengan Rp 1.828 hingga Rp 1.920 per kWh dengan target volume penjualan listrik tahun 2026 mencapai 340 TWh.
Lebih lanjut, Jisman menuturkan Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah strategi untuk pengendalian subsidi listrik. Pertama, efisiensi pembangkit listrik melalui pemeliharaan yang ketat agar konsumsi bahan bakar tidak boros.
Kedua, pengendalian harga gas untuk kelistrikan lewat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$ 7 per MMBTU untuk kebutuhan PLN.
Ketiga, penerapan ceiling price pembelian listrik dari produsen swasta atau independent power producer (IPP) mengacu pada regulasi yang ada. Keempat, penyusunan roadmap pengurangan susut jaringan distribusi listrik untuk menekan kerugian teknis di lapangan.
Adapun, Kementerian ESDM juga tengah menyempurnakan sistem subsidi tepat sasaran melalui pemadanan data pelanggan listrik bersubsidi dengan data sosial ekonomi dari BPS. Langkah ini diklaim bisa menjaga beban fiskal di tengah lonjakan biaya energi yang tak terelakkan.
Sebelumnya, ESDM melaporkan outlook subsidi listrik tahun 2025 berpotensi menembus Rp 90,32 triliun, atau lebih tinggi Rp 2,6 triliun dari alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 87,72 triliun
Jisman mengatakan, kenaikan kebutuhan subsidi tidak lepas dari volatilitas nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
"Nah ada hal yang mendasari, terutama yang kurs dan ICP ini sangat volatile yang tidak bisa kita kendalikan. Bapak-Ibu bisa melihat dari Rp 14.000 kemudian di Rp 15.000, Rp 16.000 dan seperti itu," kata Jisman.
Jisman menjelaskan, realisasi penyerapan subsidi listrik hingga Mei 2025 sudah mencapai Rp 35 triliun. Volume penjualan listrik juga meningkat, dari 71 TWh pada 2024 menjadi proyeksi 76,63 TWh tahun ini.
"Jadi ada penambahan penjualan, mungkin lebih baik ekonominya barangkali. Sehingga penggunaan listriknya juga bertambah,” jelas Jisman.
Selanjutnya: Ini Kata Jamkrida Bali Soal Rasio Kredit Bermasalah UMKM Meningkat
Menarik Dibaca: Peringatan Dini Cuaca Besok 1-2 Juli, Provinsi Berikut Siaga Hujan Sangat Lebat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
