Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Anna Suci Perwitasari
Kasdi tak menampik ada hambatan yang ditemui di lapangan terkait dengan peremajaan sawit rakyat ini. Namun, dia pun menyebut pemerintah sudah berupaya melakukan berbagai hal untuk mendorong peremajaan lahan sawit.
Beberapa hal yang dilakukan adalah melakukan simplifikasi persyaratan dan verifikasi untuk ikut dalam program PSR. Bila dari 2017 hingga 2018 ada 14 persyaratan dan 3 kali verifikasi yang harus dilakukan, di 2019 berkurang menjadi 8 syarat dan 1 kali verifikasi, dan di 2020 hanya dibutuhkan 2 syarat dan 1 kali verifikasi.
Baca Juga: Pemerintah siap selesaikan kendala pekebun untuk sertifikasi ISPO
Menurut dia, dengan adanya simplifikasi prosedur tersebut terlihat adanya peningkatan realisasi rekomendasi teknis, dimana di tahun 2018 hanya ada 22.842 ha kebun sawit yang mendapatkan rekomtek, di 2019 meningkat menjadi 88.412 ha.
"Di 2019 kami adakan perubahan persyaratan dan juga mekanisme prosedur, meski belum signifikan, paling tidak ada peningkatan yang cukup tajam terhadap realisasi dibandingkan target," kata Kasdi.
Sementara itu, terkait dengan luas lahan sawit yang berubah, Kasdi mengatakan pihaknya tengah menyelesaikan peta tematik luas lahan sawit. Dia mengatakan, peta tematik yang tengah disusun tersebut merupakan lahan sawit berdasarkan kepemilikan mulai dari swasta, rakyat dan BUMN, peta tematik berdasarkan tanaman menghasilkan dan belum menghasilkan, usia tanaman dan mana saja yang masuk dalam kawasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
