Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
Di samping itu, Kemenperin terus berkoordinasi dengan beberapa stakeholder terkait, di antaranya dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Ditjen Bea dan Cukai, pemerintah daerah, serta para pelaku usaha IHT untuk mencari alternatif solusi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi permasalahan penyerapan tembakau yang terjadi setiap tahun pada waktu panen raya tembakau.
“Ke depannya diharapkan solusi yang dihasilkan dapat mengantisipasi terjadinya gejolak dari para petani yang selama ini terus berulang setiap tahun,” tuturnya.
Putu juga menyatakan, pihaknya telah mengusulkan untuk menerapkan sistem resi gudang dalam upaya mempercepat penyerapan tembakau lokal di sektor IHT. Langkah ini juga diyakini dapat memantau ketersediaan bahan baku di gudang perusahaan IHT serta menjaga kestabilan harga tembakau.
Selain itu, pemerintah juga sudah menginisiasi program substitusi impor dan mendorong ekspor produk IHT. Bahkan, langkah tersebut dapat pula mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Baca Juga: Gappri sebut kenaikan CHT berpotensi suburkan rokok ilegal
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, perlu kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pelaku industri,” kata Putu.
Operasional sektor industri termasuk IHT berperan strategis pada program PEN. Dukungan dari dunia usaha termasuk IHT dengan tetap menjalankan kegiatan industri sangat membantu pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan roda perekonomian nasional.
Oleh karena itu, ketersediaan bahan baku tembakau yang berkualitas menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor IHT, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tembakau.
Sementara itu, Bupati Temanggung HM Al Khadziq mengucapkan terima kasih kepada Kemenperin yang segera merespons permasalahan penyerapan tembakau di Temanggung. Sebab, sektor IHT berada dalam pembinaan Kemenperin.
“Terima kasih Kemenperin sudah sudah menindaklanjuti terhadap surat yang kami kirimkan terkait percepatan penyerapan dan perbaikan harga tembakau di petani,” ucapnya.
Selain itu, Bupati Temanggung mengatakan, DPR RI dan pemerintah ikut membela keberadaan sektor IHT khususnya yang memproduksi sigaret kretek tangan dengan berusaha agar cukainya tidak naik.
Selain itu, pemerintah daerah meminta tidak ada lagi regulasi yang menyulitkan usaha sektor IHT yang dapat berdampak kepada para petani tembakau. Pemerintah juga berharap agar industri ini ikut memikirkan nasib petani, sehingga harus ada imbal baliknya.
Anggota Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mengatakan, sektor IHT ini adalah regulated industry, yang artinya eksistensi pabrik rokok ini diuntungkan karena adanya regulasi pemerintah.
Baca Juga: Proses penyederhanaan tarif CHT sangat berliku-liku
“Karena itu saya berharap kepada teman-teman di pemerintahan, terutama Kemenperin, agar menjaga keberadaan pabrik rokok ini tetap ada dan tumbuh dengan sehat,” katanya.
DPR RI dan pemerintah tetap berkomitmen agar sektor industri tetap tumbuh, karena bagi masyarakat, terutama masyarakat Temanggung kehidupan sangat tergantung dari sumber daya alam setempatnya seperti tembakau.
Terkait dengan percepatan penyerapan tembakau lokal, Panggah menambahkan, pihaknya juga terus mendorong agar petani tembakau semakin meningkatkan kualitasnya karena berdampak terhadap harganya. “Tentu tidak terlepas dari kualitas tembakau yang dihasilkan, dan saat ini semua grade diterima oleh pabrikan,” tambahnya.
Di tempat yang sama, perwakilan pabrikan PT Gudang Garam Thjin Tjong Giong berjanji akan mempercepat penyerapan tembakau di petani. “Sampai hari ini, setiap hari kami menerima kisaran 9.000 sampai 10.000 keranjang. Kami akan terus menerima tembakau dari petani,” pungkas dia.
Selanjutnya: Batulicin Nusantara Maritim (BESS) kembangkan vessel tracking system (VTS)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
