Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengapresiasi rekomendasi Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) terhadap produk tembakau alternatif.
Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Abdul Rochim, menjelaskan instansinya mendukung pengembangan produk tembakau alternatif karena berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis industri tersebut, mulai dari hulu hingga hilir.
"Pada prinsipnya, secara umum Kementerian Perindustrian sangat mendukung adanya riset dan pengembangan di sektor tembakau," katanya akhir pekan lalu.
Rochim melanjutkan, Kementerian Perindustrian dengan pemangku kepentingan lainnya tengah melakukan pembahasan terhadap produk tembakau alternatif, terutama rokok elektrik. Nantinya, hasil dari pembahasan tersebut akan menjadi masukkan terkait kebijakan di sektor ini.
"Pada saat ini, telah ada investasi industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya dan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak di Indonesia," kata dia.
Sebelumnya, dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap produk tembakau alternatif didasari oleh hasil kajian yang dilakukan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU pada buku berjudul “Fikih Tembakau – Kebijakan Produk Tembakau Alternatif di Indonesia.”
Dari aspek ekonomi, hasil kajian juga menunjukkan bahwa kehadiran produk inovasi tersebut berpotensi mendorong pertumbuhan industri tembakau, terutama petani-petani dari kalangan NU. Tidak hanya ekonomi, aspek kesehatan juga menjadi alasan PBNU mendukung produk tembakau alternatif.
Ketua Pengurus Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), Hisyam Said Budary, mengatakan Inggris telah menggunakan produk tembakau alternatif untuk menurunkan angka prevalensi perokok. Produk tersebut, dia meneruskan, sebagai alternatif untuk membantu perokok berhenti secara perlahan.
"Perlu ada intervensi dan inovasi lain untuk menurunkan prevalensi perokok dengan perspektif baru. Betul ada isu jualan, tetapi kita bisa mengaturnya dengan fungsi pembatasan dan pengawasan," katanya belum lama ini.
Hanya saja, Ketua Lakpesdam PBNU Rumadi Ahmad, menambahkan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya belum menanggapi serius terhadap produk tembakau alternatif. Hal ini terbukti dengan masih minimnya kajian-kajian ilmiah dan pusat-pusat penelitian.
Perspektif pemerintah sampai saat ini masih terkait kepentingan cukai. Tetapi, paradigma untuk mengurangi risiko orang terhadap bahaya merokok belum dilakukan secara maksimal. “Oleh karena itu NU memandang penting riset-riset mengenai produk tembakau alternatif ini perlu dilakukan," ujar Rumadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
