Reporter: Rika Panda | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk program penanganan rumah di kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Timor Leste. Program direktif presiden yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini dilaksanakan untuk tahun anggaran 2011 dan 2012.
Rencananya, dalam program ini akan dilakukan perbaikan dan pembangunan rumah sebanyak 29.992 unit dengan anggaran sekitar Rp 700 miliar. Selain itu, penanganan infrastruktur skala kawasan dengan anggaran sebesar Rp 275 miliar, dan penanganan sosial dengan anggaran sebesar Rp 25 miliar.
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Hazaddin Tende Sitepu menyebut, untuk perbaikan dan pembangunan rumah sebanyak 29.992 unit tersebut, rinciannya berupa perbaikan rumah sebanyak 20.230 unit, dan pembangunan rumah khusus baru sebanyak sebanyak 9.762 unit.
Sedangkan, untuk penanganan infrastruktur skala kawasan biasanya dilakukan pembangunan atau perbaikan jalan, drainase, air bersih dan lainnya. Untuk penanganan sosial, akan dilakukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat sekitar. “Tahun ini, Kemenpera menyediakan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk penanganan 22.992 unit. Tahun ini untuk penyelesaian,” katanya.
Tahun lalu pihak Kemenpera telah menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) untuk membahas rencana kegiatan program tersebut. Dalam rapat tersebut, disepakati pembentukan tim pusat/daerah dan koordinasi, pelelangan dan perencanaan, pembangunan infrastruktur kawasan dan pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah.
Jumlah penduduk yang telah di resettlement melalui pembangunan rumah baru mencapai 20.230 kepala keluarga (KK), yang terdiri dari 10.490 KK warga baru dan 9.740 KK warga lokal. Namun, kondisi perumahan yang telah dibangun itu ternyata sudah rusak dan belum sepenuhnya didukung Prasarana, Sarana dan utilitas (PSU) yang memadai.
Untuk itu, Kemenpera dalam program ini akan memperbaiki rumah dengan kondisi rusak berat sebanyak 30% atau 6.070 unit, dan 70% rumah yang rusak ringan atau sekitar 14.160 unit. “Kami juga akan melakukan PSU, pendampingan dan prasertifikasi untuk 20.230 rumah tersebut,” ujar Hazaddin.
Sementara, warga baru yang masih tinggal di kamp pengungsian yang tersebar di beberapa kabupaten (terutama Kabupaten Belu dan Kupang) berjumlah 4.762 KK (25.000 jiwa). Oleh karena itu, Kemenpera akan membangun rumah baru untuk warga baru sebanyak 4.762 unit. Agar tidak terjadi perlakuan yang berbeda (kecemburuan sosial), maka juga akan didirikan rumah baru bagi warga lokal sebanyak 5.000 unit.
Untuk pembangunan rumah baru tersebut, di tahun anggaran 2011, ditargetkan pembangunan sebanyak 5.600 unit. Namun, Kemenpera hanya bisa merealisasikan 2.070 unit. Sedangkan, pembangunan rumah baru swadaya (memperbaiki rumah kondisi rusak berat) sebanyak 6.070, tahun lalu ditargetkan 4.050 dan pihak Kemenpera dapat merealisasikan semua target tersebut.
Adapun, untuk tahun anggaran 2012 ini, dengan anggaran Rp 700 miliar, Kemenpera menargetkan pembangunan rumah baru sebanyak 4.162 unit. Lalu, pembangunan rumah swadaya (perbaikan rumah rusak berat) 2.020 unit, perbaikan rumah rusak ringan sebanyak 13.160 unit, dan kegiatan fasilitasi pendampingan, prasertifikasi untuk kepastian kepemilikan lahan bagi seluruh rumah sebanyak 29.992 unit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
