Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Dessy Rosalina
KONTAN.CO.ID - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memastikan akan terus melanjutkan berbagai program dan kegiatan aksi yaitu akses permodalan usaha, peningkatan akses pasar dan kemudahan bagi koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM).
Catatan saja, kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( LPDB-KUMKM) dengan realisasi dana bergulir mencapai Rp 580,18 miliar sampai 7 Juli 2017. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Juli 2017 sebesar Rp 52,28 triliun bagi 2,34 juta debitur.
Deputi Bidang Kelembagaaan Kemenkop UKM Meliadi Sembiring dalam keterangan tertulis yang KONTAN terimaa pada Senin (14/8) mengatakan, pihaknya juga terus mendorong pembiayaan melalui program corporate social responsibility (CSR) yang berasal dari BUMN, BUMS dan perusahaan swasta.
Kemudian, program peningkatan akses pasar dengan mengikutsertakan KUMKM baik dalam maupun luar negeri. "Kami juga memfasilitasi kemudahan bagi KUMKM mengajukan legalitas usaha dan pengembangan sertifikasi usaha. Untuk realisasi standarisasi dan sertifikasi produk melalui HAKI sebanyak 1.442 unit atau 80,1%," kata Meliadi.
Di samping itu, Meliadi juga menyarankan agar para pelaku bisnis khususnya KUMKM untuk memasarkan barang dan jasa melalui dunia maya pada era digital economic saat ini. Apalagi berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet menyebutkan pada tahun 2016 terdapat lebih dari 132,7 juta pengguna internet di Indonesia. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi para pelaku bisnis khususnya KUMKM.
Sedangkan berdasarkan data BPS yang diolah dari pelaku bisnis, tercatat 3,79 juta pelaku UMKM telah memanfaatkan teknologi digital atau bisnis e-commerce yang memanfaatkan platform market place utama di Tanah Air seperti Blibli.com, Tokopedia, Lazada dan Bukalapak.
Meliadi melanjutkan berbagai kebijakan dan program dalam mengembangkan KUMKM menuju digital economy, antara lain pendaftaran badan hukum koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi secara online.
"Kami juga melakukan peningkatan kapasitas SDM KUMKM dan mahasiswa atau vocational training sebagai technopreneur. Untuk realisasi wirausaha sebanyak 10.210 orang. Juga dilakukan pengembangan PLUT melalui Kampung digital yang tersebar di 24 provinsi serta program lainnya," kata Meliadi.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Mayjen (Purn) Nachrowi Ramli mengatakan pelaksanaan kongres koperasi ke III menunjukan bahwa koperasi telah menjadi lembaga yang matang. Apalagi hal ini sesuai dengan program Nawacita yang diusung Presiden Jokowi yaitu Nawacita ketiga membangun ekonomi dari daerah pinggiran.
"Dana desa yang dianggarkan secara besar-besaran ke desa-desa harus benar-benar untuk mengentaskan kemiskinan dan membangun desa tertinggal. Dari alokasi dana tersebut bisa dialokasi untuk koperasi seperti simpan pinjam sehingga bisa digunakan untuk usaha rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat," katanya.
Kemudian, program pemerintah berupa penyaluran KUR dengan bunga KUR yang rendah merupakan solusi tepat untuk rakyat seperti koperasi dan usaha rakyat. "Tahun depan akan ditekan lagi bunganya. Sekarang bagaimana pemerintah daerah mengapresiasi kebijakan pro rakyat tersebut," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
