Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perekonomian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk ikut menyukseskan program kartu prakerja. Apalagi program kartu prakerja ini turut berfungsi sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terkena PHK atau pun dirumahkan akibat Covid-19.
"Saya ingin mengajak semua stakeholders, untuk dapat saling bekerja sama dan bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Program Kartu Prakerja. Utamanya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) selaku pemangku kepentingan di daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat terdampak,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).
Menurut Susiwijono, pemda dapat membantu menyosialisasikan program kartu prakerja kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya di masing-masing daerah, memberikan fasilitas kepada masyarakat yang kesulitan infrastruktur, sarana digital maupun penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mendaftar dan mengikuti pelatihan secara online. Dia juga mengatakan pemda juga bisa menyinergikan program kartu prakerja dengan program pemda lain.
Baca Juga: Kembangkan industri hijau, pemerintah kerjasama dengan FMG Australia
Tak hanya itu, Susiwijono pun meminta peran aktif pemda dalam membantu masyarakat untuk melakukan pendaftaran kartu prakerja melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengingat adanya ketentuan baru yakni adanya pendaftaran secara luring.
Nantinya, mekanisme dan bisnis proses pendaftaran luring ini akan diatur dan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang segera akan ditetapkan dalam waktu dekat.
Supaya implementasi kartu praker di daerah bisa berjalan dengan optimal, Kemenko Perekonomian pun menggelar Sosialisasi Kebijakan Program Kartu Prakerja. Kali ini sosialisasi tersebut digelar di Bekasi. "Sosialisasi ini adalah yang pertama dilakukan, kemudian akan dilanjutkan ke daerah-daerah lain,” ujar Susiwijono.
Baca Juga: Peneliti Australia: Jokowi seperti wali kota di Istana Presiden
Adapun, Susiwijono mengatakan sejak program kartu prakerja dimulai pada 11 April 2020, antusiasme masyarakat untuk mengikuti program ini sangat tinggi. Sampai saat ini sudah ada 15,9 juta orang yang mendaftar melalui laman resmi program kartu prakerja.
Dari 6 gelombang pendaftaran, telah ditetapkan sebanyak 3 juta orang penerima Kartu Prakerja dari 34 provinsi se-Indonesia. Sebanyak 849.921 orang telah menyelesaikan pelatihan pertamanya dan 610.563 orang telah menerima insentif.
Selanjutnya, dalam ekosistem Program Kartu Prakerja, sekarang terdapat 7 platform digital, 4 mitra pembayaran dan 165 lembaga pelatihan yang menyediakan lebih dari 2.000 jenis pelatihan.
“Jumlah ini akan terus meningkat seiring bertambahnya mitra dan jenis pelatihan yang akan divalidasi Manajemen Pelaksana, dan juga akan dinamis berkembang sesuai perkembangan di lapangan,” ujar Susiwijono.
Baca Juga: Jurang resesi bayangi Indonesia, ini yang bisa kamu lakukan agar selamat
Setelah berjalan sekitar lima bulan ini, berdasarkan dari hasil survei evaluasi I terhadap lebih dari 450.000 penerima Kartu Prakerja dapat disimpulkan bahwa dari aspek penerima, Kartu Prakerja sudah tepat sasaran. Karena, sekitar 90% peserta adalah pengangguran serta merupakan pekerja informal dan pekerja terdampak Covid-19.
Dari aspek pelatihan, Kartu Prakerja tepat mutu, tepat harga, dan juga tepat substansi. Hal ini ditunjukkan dari 85% penerima menyatakan bahwa pelatihan yang diperoleh meningkatkan kompetensinya, baik itu skilling, reskilling, upskilling.
Kemudian dari aspek insentif, Kartu Prakerja tepat jumlah dan tepat waktu, sebab dilihat dari pemanfaatan insentif tersebut oleh peserta dipergunakan untuk keperluan pokok sehari-hari.
Selanjutnya: OJK: Data Dukcapil penting bagi pengembangan pasar modal dan industri keuangan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
