Kemenkeu Sebut Pemprov Sulawesi Selatan Kesulitan Likuiditas Bukan Bangkrut

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin menyatakan bahwa Pemprov Sulsel mengalami defisit APBD senilai Rp 1,5 triliun pada 2023. Dia pun mengklaim Pemprov Sulsel mengalami kebangkrutan.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, penggunaan kata “bangkrut” tidak tepat menggambarkan kondisi anggaran Sulsel saat ini.

Menurutnya, penggunaan istilah ‘bangkrut’ sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek/panjang di tahun ini.

“Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang pruden,” tutur Prastowo kepada Kontan.co.id, Jumat (13/10).

Dia mencatat, hasil analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas.

Pada 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban pemprov.

Menurutnya, masalah yang dialami Pemprov Sulsel adalah likuiditas, bukan solvabilitas (kesulitan melunasi utang jangka panjang) mengingat angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan.

Tingginya kewajiban utang tersebut, kata Prastowo sebenarnya dapat dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja, mengingat tingginya akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.

Diketahui bahwa per September 2023 SILPA Pemprov berada di angka Rp 676 miliar, dan kondisi ini diprediksi tetap terjadi hingga akhir tahun melihat tren realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat serta pola akumulasi SiLPA di 2 tahun sebelumnya.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Prastowo menyarankan agar Pemprov dapat melakukan berbagai upaya, di antaranya negosiasi utang jangka pendek, restrukturisasi utang jangka panjang.

“Serta optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA, dan/atau dan refinancing sebagai langkah terakhir,” imbuhnya.

Untuk diketahui, Pernyataan Bahtiar yang menyebut Pemprov Sulsel bangkrut, lantaran Dia mengatakan rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 10,4 triliun harus kembali direvisi. Hal ini karena Pemprov Sulsel diprediksi masih akan berhutang di 2024.

Melansir dari Kompas.com, dalam rapat Paripurna di DPRD Sulsel, Rabu (11/10) lalu, Bahtiar mengaku belum mendapatkan penjelasan apa yang menjadi dasar diajukannya angka Rp 10,4 triliun. Karena pada kenyataannya terjadi defisit.

Menurutnya, utang yang tidak dibayarkan akan menjadi beban tahun berikutnya. Menurut data, lanjut dia, potensi utang di tahun 2024 itu mencapai Rp 1,6 triliun.

Maka dari itu, perlu dilakukan penghematan penyesuaian di tahun ini. Dalam hal ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sampai 31 Desember 2023, harus melakukan penghematan hingga dicapai angka maksimal Rp 1,12 triliun.

“Masih terdapat utang yang belum terbayarkan dan harus meluncur di tahun yang akan datang. Sehingga rilnya angka yang bisa dibelanjakan Rp 8,8 triliun. Oleh karenanya, inilah yang menjadi dasar patok saya untuk merencanakan dan mendialogkan dengan teman-teman DPRD dalam menyusun APBD tahun 2024," katanya.

Dia menegaskan, kondisi sebenarnya harus disampaikan agar tidak menjadi beban baru bagi pemerintahan yang akan datang.

"Karena saya sudah bicara soal peternakan, kelautan, bagaimana soal pertanian. Sudah termaktub kah di rancangan APBD 2024. Tentukan harus dibedah lagi. Supaya apa yang kita bicarakan di ruang publik ini, tercermin di dalam rancangan APBD 2024," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lanjutkan membaca