Kemenkeu Perluas Aturan Skema VGF, Tarik Investasi Swasta untuk Biayai Infrastruktur

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong terobosan pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan. Salah satu langkah strategis terbaru adalah penerbitan peraturan baru yang memperluas cakupan dukungan kelayakan atau biasa disebut Viability Gap Fund (VGF).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto, menyatakan bahwa perluasan VGF kini memungkinkan pembiayaan campuran (blended finance), skema pengembangan tahap awal (early-stage), serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan.

"Baru-baru ini, kami mengeluarkan peraturan Kementerian Keuangan yang baru, memperluas rute VGF untuk memungkinkan pembiayaan campuran, skema tahap tiga awal dan kemitraan antara pemerintah daerah dan begitu juga dengan mitra pembangunan kami," ungkap Suminto dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6).

Menurutnya langkah ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pembiayaan yang siap, transparan, dan tangguh.

"Tujuan kami (DJPPR Kemenkeu) bukan hanya menghasilkan proyek, tetapi membangun ekosistem yang memungkinkan kolaborasi jangka panjang antara sektor publik dan swasta," tambahnya.

Suminto melanjutkan, peraturan baru ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja yang adaptif terhadap berbagai skema pembiayaan infrastruktur. Selain kemitraan pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP), pemerintah kini juga mendukung pembiayaan campuran, skema pengambilan nilai lahan, dan konsesi terbatas.

Pendekatan ini penting untuk meningkatkan kelayakan proyek, terutama di wilayah atau sektor dengan keterbatasan sumber daya publik.

Lebih lanjut, peraturan ini juga memperkuat dukungan terhadap seluruh siklus hidup proyek, mulai dari tahap persiapan, kelayakan, pengadaan, pembiayaan, hingga pelaksanaan. Termasuk di dalamnya adalah pengembangan proyek, jaminan pemerintah, serta mekanisme pembayaran berbasis ketersediaan layanan.

Komitmen terhadap ESG dan Keberlanjutan

Suminto juga menegaskan pentingnya penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) dalam setiap tahapan proyek infrastruktur. Kemenkeu telah mengadopsi kerangka kerja keberlanjutan yakni Lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) sejak 2020–2022 yang kini telah diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional.

“Ketahanan iklim, inklusivitas sosial, dan dampak yang terukur bukan hanya aksesori, tapi menjadi bagian dari fondasi pembangunan,” ungkap Suminto

Ia mencontoh sejumlah proyek konkret seperti Bandara Singkawang yang dinilai sebagai bukti nyata dari kebijakan ini, Suminto memaparkan dua contoh proyek infrastruktur yang telah menerapkan skema pembiayaan inovatif.

Bandara Singkawang misalnya, proyek ini sedang dalam tahap transaksi dan menggunakan pendekatan blended finance yang mencakup VGF dari pemerintah, Surat berharga syariah, nggaran pemerintah pusat dan daerah, dana filantropi, serta investasi swasta.

Struktur berlapis ini menjadi cerminan dari kematangan pendekatan Indonesia terhadap pembiayaan infrastruktur skala besar, khususnya di daerah.

Selain dukungan pemerintah dalam bentuk VGF dan jaminan pembayaran berbasis ketersediaan, proyek ini menonjol karena mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati, konsultasi budaya, dan pelestarian situs lokal sejak awal.

Viability Gap Fund (VGF) yang didukung pemerintah kini juga difungsikan sebagai platform koordinasi lintas lembaga. Tujuannya adalah memastikan struktur proyek, pembiayaan, dan alokasi risiko dirancang dengan matang dan inklusif, termasuk dalam hal prinsip keberlanjutan.

Suminto menekankan bahwa pendekatan baru ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan minat investasi swasta, tetapi juga menghasilkan proyek yang bernilai jangka panjang secara sosial dan lingkungan.

"Kita ingin membangun infrastruktur yang tak hanya bankable, tapi juga berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat," ungkapnya.