/2024/12/23/1025937479.jpg "Kemenkeu Masih Kaji Insentif Tambahan untuk Kelas Menengah, Ini Alasannya")
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan terus mengevaluasi terkait insentif tambahan untuk masyarakat kelas menengah. Hal ini juga merespons terkait usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang mendorong pemerintah menambah insentif pada golongan tersebut untuk mendorong daya beli masyarakat.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto membeberkan, pemerintah memahami pentingnya menjaga daya beli kelompok kelas menengah.
Menanggapi dorongan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait pemberian insentif bagi kelas menengah, Ferry menyampaikan bahwa pemerintah terus mengevaluasi efektivitas insentif yang sudah berjalan sekaligus mengkaji ruang untuk memperkuat dukungan kepada masyarakat.
Baca Juga: MAKI Ungkap Dua Opsi Penyelamatan 19.269 Motor Listrik MBG Senilai Rp 863,8 Miliar
"Terus mengevaluasi efektivitas berbagai insentif yang telah diberikan sekaligus mengkaji ruang untuk memperkuat dukungan kepada masyarakat termasuk kelas menengah," ujar Ferry dalam konferensi pers APBN KITA, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, kelas menengah memiliki peran strategis dalam menopang konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, menjaga daya beli kelompok tersebut menjadi salah satu hal yang diperhatikan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan insentif.
Meski demikian, Ferry belum merinci bentuk insentif baru yang berpotensi diberikan maupun kemungkinan perluasan insentif yang telah berjalan sebagai respons atas usulan Apindo.
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menambahkan, pemerintah telah memberikan berbagai dukungan yang turut dinikmati oleh kelompok kelas menengah.
Dukungan tersebut antara lain melalui sejumlah program pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Usaha Alsintan (KUA Alsintan), serta Kredit Program Perumahan (KPP), yang mayoritas dinikmati oleh kelompok kelas menengah.
Selain itu, pemerintah juga memberikan paket stimulus pada 2026. Stimulus tersebut meliputi diskon dan insentif transportasi selama periode liburan Juni hingga Agustus, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya dan pariwisata, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk sektor perumahan.
Pemerintah juga memberikan insentif berupa bea masuk 0% untuk maintenance, repair, and overhaul (MRO), plastik, dan LPG, serta menjalankan program magang dan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat.
Baca Juga: Pakar Hukum Sebut Opsi Pemulihan Kerugian Negara dalam Kasus Motor MBG
Wahyu menambahkan, apabila berbagai program tersebut berjalan efektif, dukungan pemerintah terhadap daya beli masyarakat, termasuk kelas menengah, dapat terus terjaga. Terlebih, kelompok kelas menengah juga masih menikmati sejumlah subsidi, seperti LPG 3 kilogram, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.
"Apabila berbagai program dapat berjalan efektif dan selama ini subsidi LPG 3 kg dan listrik dan Pertalite juga masih dinikmati juga golongan menengah. Hal ini berarti daya beli golongan kelas menengah masih terjaga," ujar Wahyu.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani mendorong pemerintah memberikan insentif yang lebih tepat sasaran bagi kelas menengah untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat.
Shinta mengatakan, penurunan jumlah masyarakat kelas menengah menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kemampuan belanja masyarakat. Hal ini juga tercermin dalam hasil survei outlook mid-year APINDO yang menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli.
"Kalau kita lihat data dari survei yang ada di outlook mid year APINDO, kelihatan memang ada pengaruh terhadap daya beli. Makanya, insentif juga harus diarahkan untuk mendukung kelas menengah," ujar Shinta dalam forum di Jakarta belum lama ini.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan insentif tidak hanya menyasar kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga mampu menjaga daya beli kelas menengah yang memiliki peran penting dalam menopang konsumsi domestik.
Shinta menilai, insentif untuk kelas menengah dapat diberikan melalui kebijakan fiskal maupun nonfiskal. Dari sisi fiskal, pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan perpajakan, dukungan sektor transportasi, hingga insentif perumahan.
Meski demikian, ia menekankan bahwa persoalan utama bukan hanya terletak pada penambahan insentif baru, tapi juga pada pelaksanaan kebijakan yang sudah ada.
Menurut Shinta, sejumlah insentif pemerintah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha maupun masyarakat karena proses administrasi dan implementasinya yang masih menghadapi kendala.
"Jadi, pemerintah mungkin sudah memberikan banyak inisiatif untuk insentif, tetapi apakah itu benar-benar terefleksi dan bisa dimanfaatkan di lapangan? Ini bisa dibilang belum sepenuhnya tepat sasaran," katanya.
Baca Juga: Perpres 27/2026: Pengawasan Ojol akan Diperketat, Perawatan Kendaraan Diwajibkan
Ia mencontohkan, dukungan pemerintah di sektor perumahan yang diharapkan dapat membantu kelas menengah memiliki rumah masih perlu diikuti dengan perbaikan pelaksanaan di lapangan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan berbagai program insentif dapat diakses dengan lebih mudah dan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sesuai target sasaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
