Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) sejak 10 Februari 2025. Hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 5 juta orang mengakses program tersebut.
“Ini sejak 10 Februari jalan. Sekarang sudah 5,3 juta orang daftar dan per harinya sudah di atas 187.000 orang. Dari sisi jangkauan seingat saya ini sudah di atas makan bergizi gratis,” jelas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (14/5).
Budi menambahkan, ada provinsi dengan penduduk terbilang banyak, namun pelaksanaan PKG nya masih kalah dibanding provinsi lain. Misalnya provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbanyak, tapi peringkat 3 dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Jawa Barat kalah dengan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Baca Juga: Kementerian Kesehatan Dorong Perusahaan Gelar Cek Kesehatan Gratis bagi Karyawan
“Jadi memang tantangan nomor satu ini sangat tergantung leadership kepala daerah,” ungkap Budi.
Budi menyebut, data ini sudah dibagikan ke Kementerian Dalam Negeri dan seluruh gubernur. Dengan demikian dapat diketahui mana yang aktif atau kurang aktif dalam mendorong PKG.
“Dengan pemeriksaan ini masalahnya kita bisa lihat. Begitu masalahnya kebuka semua, kita harus cepat tindaklanjuti,” ucap Budi.
Budi mencontohkan, pada kelompok usia balita, masalah gigi terbilang tinggi sekali yakni 30% balita punya masalah gigi. Lalu, pada kelompok lansia hanya 28,4% yang tekanan darah dan gula darahnya normal.
“Yang di atas 60 tahun itu 44% hipertensi. Datanya ada by name by addres. Jadi sekarang di satu sisi bagus ketahuan, kita bisa preventif lebih serius. Kemudian mesti ada edukasinya, mau minum obatnya karena orang – orang seperti ini kalau kita bisa tangani dari sekarang InsyaAllah enggak kena stroke, enggak kena jantung, ginjal,” jelas Budi.
Baca Juga: Sri Mulyani Alokasikan Rp 3,4 Triliun untuk Program Cek Kesehatan Gratis
Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menanyakan apa yang dilakukan Kemenkes setelah mengetahui kondisi kesehatan masyarakat setelah PKG.
“Setelah kita tahu mereka sakit a b c d, apa yang harus dilakukan. Dari 5 juta apa yang kementerian lakukan ke depan. Apakah cuma mengetahui seperti itu. Saya yakin presiden bukan hanya ingin pemeriksaan, tapi setelah itu ada kelanjutannya. Mulai dari ketersediaan vaksin dan lainnya,” jelas Felly.
Merespons hal tersebut, Menkes Budi mengatakan, sudah ada tata laksana PKG. Misalnya ketika seseorang terdeteksi terkena diabetes akan mendapat obat gratis di Puskesmas. Atau ketika terdeteksi darah tinggi, juga mendapat obat darah tinggi di Puskesmas.
“Tata laksana itu sudah ada,” ucap Budi.
Selanjutnya: Siapkan Dana Rp 3,3 Triliun Untuk Buyback, Intip Prospek GOTO
Menarik Dibaca: Kementerian UMKM dan Lazada Latih 150 Pelaku Usaha Padang Memasuki Dunia Digital
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
