Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga 9 Januari 2020, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan sudah terdapat 82% kontrak angkutan udara perintis yang sudah ditandatangani.
Penandatangan kontrak tersebut sudah dilakukan sejak Desember tahun lalu. Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni merinci, tiga koordinator wilayah (korwil) sudah menandatangai kontrak yakni korwil Nabire, Sumenep dan korwilTimika.
Baca Juga: Kemenhub gelontorkan Rp 500 miliar untuk subsidi angkutan udara perintis di 2020
Penandatangan kontrak pun kembali dilakukan oleh 1 korwil atau korwilWamena pada 3 Januari 2020.
Hari ini, terdapat 14 korwil yang menandatangani kontrak. 14 korwil tersebut antara lain korwil Tarakan, Gunung Sitoli, Dabo Singkep, Dekai, Manokwari, Kuala Pembuang, Samarinda, Langgur, Sorong, Masamba, Timika, Ternate, Tanah Merah, dan Merauke.
"Secara presentase hingga Januari sudah dilakukan penandatangan kontrak sebesar 82%, dan 18% ini akan dilakukan penandatangan kontrak pada pertengahan Januari tahun ini," ujar Maria, Kamis (9/1).
Penandatangan kontrak untuk 4 Korwil lainnya ditargetkan dilakukan pda minggu ketigaJanuari 2020 sebelum 16 Januari. 4 korwil tersebut antara lain Korwil Masamba, Sinabang, Elelim dan Waingapu.
Adanya angkutan udara perintis ini pun bertujuan untuk menjaga kesinambungan dan konektifitas khususnya di daerah terluar, terpencil, tertinggal dan perbatasan.
Baca Juga: Menko Polhukam Mahfud MD temukan 24 UU bidang kelautan yang tumpang tindih
Program Angkutan Udara Perintis ini sudah berlangsung sejak tahun 2017 sebagai bagian dari fokus pemerintah dalam mengatasi persoalan logistik di daerah terpencil, tertinggal, terluar dan perbatasan. Diharapkan, dengan adanya angkutan udara perintis ini masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan logistik.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti mengatakan, dengan adanya program ini pun, pada tahun 2019 harga bahan pokok di daerah terpencil, khususnya di wilayah Papua bisa dipangkas hingga 40%.
