Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan masih menggunakan hasil uji PCR dan rapid test sebagai syarat perjalanan antar kota dengan kendaraan umum.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menerangkan, persyaratan penumpang yang bepergian pun mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas Nomor 9 tahun 2020 mengenai kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19. Menurutnya, Kemenhub pun tetap akan mengacu pada aturan tersebut.
"Hingga saat ini belum ada keputusan akan perubahan (surat edaran) tersebut, sehingga kami juga masih tetap merujuk pada ketentuan yang ada sekarang," ujar Adita kepada Kontan.co.id, Selasa (1/9).
Baca Juga: Tak ikuti protokol Covid-19, Menhub pastikan akan tegur Batik Air
Dia juga mengatakan, bila aturan tersebut akan ditinjau atau diubah maka hal ini sesuai dengan keputusan Satuan Tugas di bawah Komite Penanganan Covid-19.
Pertengahan Agustus lalu, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pihaknya masih melakukan kajian terkait aturan yang berkaitan dengan aktivitas perjalanan masyarakat.
"Saat ini Satgas Covid-19 sedang melakukan kajian terhadap opsi terbaik untuk pelaku perjalanan dalam rangka untuk menghindari penularan dari satu daerah ke daerah lain," ujar Wiku.
Sementara itu dalam SE gugus tugas nomor 9/2020 disebutkan, setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid-test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari saat keberangkatan.
Baca Juga: Hingga akhir Agustus, serapan anggaran Kemenhub baru 45,27%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
