kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Kemendagri Akan Panggil Pemda yang Belum Optimal dalam Pengelolaan APBD


Rabu, 14 Juni 2023 / 20:19 WIB
Kemendagri Akan Panggil Pemda yang Belum Optimal dalam Pengelolaan APBD
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).Kemendagri Akan Panggil Pemda yang Belum Optimal dalam Pengelolaan APBD.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menindaklanjuti temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait penggunaan anggaran pemerintah daerah (APBD).

Dari uji petik yang dilakukan BPKP, dari aspek efektivitas dan harmonisasi pembangunan di daerah, perencanaan dan penganggaran daerah masih belum optimal. 

Berdasarkan hasil pengawasan, BPKP menemukan sebanyak 43% program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik. 

Baca Juga: APBD Lebih Banyak Digunakan Untuk Snack, Rapat & Perjalanan Dinas, Ini Respons Jokowi

Di samping itu, BPKP juga menemukan adanya potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21% dari nilai anggaran yang diuji petik. 

Menanggapi hal tersebut, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengatakan, aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) harus dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran APBN/APBD benar-benar bermanfaat sampai ke masyarakat.

Tomsi menyebut, dalam bekerja, pengawasan pelaksanaan anggaran tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri dan mesti dilakukan sinergi pengawasan. Fokus utama yang dilakukan adalah pencegahan kebocoran keuangan negara. 

"Kita selalu berupaya untuk memastikan bahwa segala urusan pemerintah di daerah tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran," ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah, Rabu (14/6).

Baca Juga: BPKP: 43% Program Pemda Berpotensi Tak Berdampak Optimal Terhadap Pembangunan

Tomsi berharap kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP dapat segera memberikan data kepada Kemendagri mengenai daerah-daerah yang melakukan pemborosan atau tidak tepat sasaran anggaran. 

"Sehingga kalau kami minggu ini kita miliki data tersebut, minggu depan kita akan langsung lakukan koreksi terhadap daerah daerah tersebut berikut terkait teguran tegurannya," ucap Tomsi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×