Kemendag dan Kementerian UMKM Bersinergi Dorong Produk Lokal ke Pasar Ekspor

Senin, 17 November 2025 / 21:01 WIB

ILUSTRASI. Calon pembeli memilih pakaian bekas yang dijual di salah satu toko di Kota Serang, Banten, Kamis (6/11/2025). Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupaya menyelaraskan kebijakan untuk memperkuat daya saing UMKM ke pasar ekspor. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/nz

Reporter: Chelsea Anastasia | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupaya menyelaraskan kebijakan untuk memperkuat daya saing UMKM ke pasar ekspor.

Hal ini dibahas oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Budi menjelaskan, upaya Kemendag dan Kementerian UMKM memperluas akses pasar UMKM, salah satunya melalui program gagasan Kemendag, yakni UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi (UMKM BISA Ekspor).

“Kami berkoordinasi melalui kolaborasi program-program yang ada, termasuk Program UMKM BISA Ekspor yang diinisiasi Kemendag. Dari sisi kebijakan, kedua kementerian terus menyinergikan perspektif kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Dalam pertemuan, keduanya turut membahas penindaklanjutan atas maraknya impor pakaian bekas ilegal yang berpotensi mengganggu pertumbuhan UMKM.

Maman menuturkan, kolaborasi ini menjadi momentum dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang solid.

“Dengan komunikasi dan intensifikasi koordinasi ini, kami ingin UMKM tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya.

Ia melanjutkan, per 17 November 2025, telah terdaftar sekitar 1.300 merek lokal dari kategori pakaian, sepatu, aksesori, dan lainnya sebagai substitusi produk impor ilegal.

Adapun kedua menteri mengaku akan mengambil langkah terukur dan menyeluruh terkait dinamika perdagangan impor pakaian bekas ilegal.

Upaya ini mencakup penguatan rantai pasok UMKM, hingga penataan model bisnis pedagang baju bekas ilegal agar dapat beralih menjual baju lokal.

“Hal yang terpenting adalah kita harus melindungi produsen dan pelaku ekonomi domestik. Kebijakan kita harus berpihak, adil, dan memberikan solusi terbaik bagi semua,” imbuh Maman.