Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsep Ekonomi Pancasila diharapkan dapat menyatukan masyarakat majemuk Indonesia dari sisi kemanusiaan dan ekonomi. Namun sayangnya, konsep-konsep Pancasila modern ini banyak yang tidak diindahkan.
Menghadapi hal tersebut, Nusantara Utama Cita (NU-Circle) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPI Pancasila) menggelar seminar nasional bertema Sistem Ekonomi Pancasila di Era Jokowi, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Kamis (5/4).
Yudi Latief, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mengatakan masyarakat Indonesia membutuhkan inklusi bermasyarakat dan berekonomi dalam menghadapi situasi saat ini. Pasalnya, perseteruan antar golongan masih kerap terjadi dan tidak sesuai dengan cita-cita Pancasila.
"Masyarakat Indonesia harus menerima fakta hidup berkelompok dan bisa membangun keseimbangan," ungkapnya, Kamis (5/4).
Ia juga mengingatkan, bahwa masyarakat desa masih terlantar akibat berbagai proyek pembangunan yang masih terfokus di pusat kota. Karena itu, untuk menghadapi kesenjangan antar wilayah ini diperlukan kesatuan ekonomi yang bisa menggandeng seluruh wilayah, yakni Ekonomi Pancasila.
"Ekonomi Pancasila tercerminkan dalam salah satu butir Nawacita sebagai program utama pemerintah, yaitu dengan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik," katanya.
Pada sesi pertama seminar akan menghadirkan KH Masdar F. Mas’udi (Rais Syuriah PBNU), Subiakto Tjakrawerdaja (Mantan Menteri Koperasi), Anthony Budiawan (Pengamat Ekonomi) dan Poltak Hotradero (Peneliti Senior Bidang Ekonomi).
Kemudian, pada sesi kedua Pada sesi kedua, Seminar Nasional ini membahas mengenai penerapan Ekonomi Pancasila di sektor-sektor strategis dengan menghadirkan Elia Massa Manik Direktur Utama PT. Pertamina, Kardaya Warnika anggota DPR RI Komisi VII, Tri Mumpuni Direktur IBEKA sekaligus Ketua NU-Circle serta Setia N. Mau Z Moemin Direktur Utama Perum DAMRI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
