/2026/08/26/935971326.jpg "Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Wamendagri Minta Pemda Tak Andalkan Belanja Pemerintah")
Reporter: Hervin Jumar | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak menjadikan belanja pemerintah sebagai satu-satunya motor penggerak ekonomi daerah untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengatakan target pertumbuhan ekonomi nasional hanya dapat dicapai jika pertumbuhan ekonomi daerah ikut bergerak.
Kepala daerah perlu memahami indikator pembangunan dan menerjemahkannya dalam kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Gantikan Purbaya, Segini Harta Menkeu Baru Suahasil Nazara
“Pertumbuhan ekonomi nasional itu enggak mungkin tercapai targetnya tanpa kontribusi dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Dan tidak mungkin ekonomi daerah itu berkembang ketika kepala daerahnya enggak paham bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima dalam keterangan resminya, Senin (14/9/2026).
Bima menekankan, Pemda perlu membangun ekosistem ekonomi dari hulu hingga hilir, bukan sekadar mengandalkan government spending.
Ekosistem tersebut mencakup penguatan produksi lokal, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja hingga penyiapan tenaga kerja lokal yang berdaya saing.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam indikator makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan kesempatan kerja dan penurunan angka kemiskinan.
Untuk itu, Bima meminta kepala daerah memahami berbagai indikator pembangunan, termasuk PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membimbing Pemda agar indikator tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Selain mengejar pertumbuhan, Bima mengingatkan Pemkot Batam agar mengimbangi laju ekonomi dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain penyediaan air bersih, transportasi publik, penanganan kemacetan dan pengelolaan sampah secara terpadu.
Bima juga menyoroti tingginya arus migrasi penduduk ke Batam. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penataan ruang melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mengantisipasi perkembangan kota serta memastikan pembangunan berlangsung inklusif dan tidak diskriminatif.
Di tengah pembangunan fisik dan modernisasi Batam, Bima turut mengingatkan pentingnya menjaga identitas budaya lokal.
Kemajuan infrastruktur, kata Bima, perlu berjalan beriringan dengan pelestarian nilai budaya dan sejarah agar perkembangan kota tidak menghilangkan karakter daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
