/2015/12/10/1741847924.jpg "Kejagung Duga Keterlibatan Riza Chalid terkait Kasus Dugaan Korupsi Petral")
Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kejaksaan Agung (Kejagung) mencium dugaan keterlibatan Riza Chalid dalam pengembangan kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)/Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) periode tahun 2009-2015.
"Sepertinya ya, sepertinya (terlibat). Nanti kita lihat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Ia melanjutkan, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus tata kelola minyak Riza Chalid dan kawan-kawan.
Baca Juga: Karen Agustiawan Jadi Saksi Sidang Anak Riza Chalid
Sejumlah pihak yang sebelumnya menjadi terdakwa dalam perkara itu kini ikut dimintai keterangan sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan korupsi Petral. Namun, tidak semua terdakwa pada perkara terkait minyak mentah tersebut terlibat dalam penyidikan Petral.
“Ada beberapa, tidak semua. Tidak semua. Ada beberapa yang sebagian dijadikan saksi," kata Anang. Para saksi tersebut pun sudah beberapa kali diperiksa dan sebagian dari mereka mengetahui adanya tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Kejagung Sita Aset Tanah dan Bangunan Milik Putri Riza Chalid di Jakarta Selatan
“Saya enggak bisa memastikan berapa kali. Tapi yang jelas, menurut informasi dari penyidik, sudah sebagian dari yang ada di dalam berkas, baik itu saksi, dimintai keterangan. Dan memang mengetahui peristiwa itu," ujar dia.
Seperti diketahui, Riza Chalid sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kerja Sama periode 2018–2023 dan tindak pidana pencucian uang. Namun, sampai saat ini, keberadaan Riza Chalid masih belum diketahui karena ia tercatat meninggalkan Indonesia menuju Malaysia pada Februari 2025. Kejagung mengungkapkan bahwa red notice untuk Riza Chalid masih belum terbit meski sudah diajukan sejak bulan September 2025 lalu. Kejagung mengatakan, Interpol yang bermarkas di Lyon, Prancis, belum memberikan kabar terbaru terkait permohonan red notice tersebut.
"Sampai saat ini, dari Interpol di Lyon belum ada informasi apakah sudah approve atau belum. Tapi yang jelas, dari tim JPU dan NCB sini sudah audiensi, sudah," ujar Anang di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
Selanjutnya: IHSG Menguat Tipis Sepekan, Ini Sentimen yang Menggerakkan Pasar
Menarik Dibaca: Apakah Ceker Ayam Mengandung Kolesterol atau Tidak? Cari Tahu di Sini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
