Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjamin rencana kebijakan relaksasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tak akan berdampak langsung pada biaya investasi di sektor konstruksi.
Menurut Dody, rencana relaksasi itu dilakukan dalam rangka efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subainto.
"Pak Presiden begitu itu supaya biaya investasi justri tidak naik, kemudian pekerjaan lebih efektih dan efisien," kata Dody dijumpai di Kantornya, Jum'at (11/4).
Meski demikian, secara umum pihaknya masih belum mendapatkan arahan langsung terkait kebijakan pelonggaran TKDN ini.
Namun yang terang, rencana ini tengah dibahas secara intensif oleh Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi.
"Kalau urusan TKDN, itu pengampunya Kementerian Perindustrian, ya. Itu lagi didiskusikan dengan perindustrian dengan Ditjen Bina Konstruksi terkait detailnya seperti apa gitu,” jelasnya.
Baca Juga: Prabowo Minta Kebijakan TKDN Fleksibel, Realistis, dan Diganti Insentif
Asal tahu saja, aturan penggunaan TKDN pada sektor konstruksi diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi.
Dalam beleid itu, diatur bahwa batas minimum nilai TKDN pada pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang akan dikerjakan sebesar 25%.
Perinciannya, Ditjen SDA batas minimum TKDN berada di level 25% hingga 80%. Kemudian, Ditjen Bina Marga batas minimumnya ditetapkan di level 60% hingga 70% dan terakhir Ditjen Cipta Karya di level 30% hingga 85%.
Namun, baru-baru ini Presiden ingin besaran TKDN dilonggarkan.
Kepala negara beralasan aturan TKDN harus dievaluasi supaya tidak membebani industri nasional dan menghambat daya saing Indonesia di pasar global.
Rencana ini mencuat di tengah tekanan perang dagang global akibat kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Baca Juga: Pemerintah Kaji Fleksibilitas Kebijakan TKDN, Ekonom Beberkan Dampaknya
"TKDN sudah lah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dahulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin. Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja," kata Prabowo.
Prabowo mengingatkan, peningkatan komponen lokal di berbagai sektor industri seharusnya tidak semata-mata didorong hanya oleh kewajiban administratif. Tapi, harus melalui penguatan fondasi ilmu pengetahuan, teknologi, hingga pendidikan.
Meski aturan TKDN merupakan wujud nasionalisme, tapi Prabowo tetap minta agar regulasinya harus realistis.
"Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik," lanjutnya.
Baca Juga: Rencana Relaksasi TKDN Dikhawatirkan Picu Gelombang Impor
Selanjutnya: Grup Modalku Salurkan Pendanaan Rp 70,5 Triliun per Kuartal I-2025
Menarik Dibaca: Peringatan Dini BMKG Cuaca Besok 14-15 April, Siaga Hujan Sangat Lebat di Daerah Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
