/2014/10/27/454000239.jpg "Kebijakan pariwisata juga dideregulasi")
Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
JAKART. Kementerian Hukum dan HAM, telah menerima revisi peraturan yang masuk dalam peket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi tahap I.
Dari beberapa aturan yang masuk, salah satu beleid yang sudah diteken adalah mengenai pariwisata.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, saat ini peraturan-peraturan yang masuk dalam kebijakan deregulasi tersebut masih dalam tahap harmonisasi.
"Sudah ada, dalam tahap harmonisasi. Ada sebagian yang sudah diteken," kata Yasona, Senin (28/9).
Sekadar catatam, dalam paket deregulasi tahap I ada 134 aturan yang dipangkas atau disegerhanakan perizinannya. Peratura tersebut tersebar di 17 kementerian/lembaga.
Perinciannya, sebanyak 17 Peraturan Pemerintah (PP), 11 Peraturan Presiden (Perpres), 2 Instrukti Presiden (Inpres), 96 Peraturan Menteri, dan 8 peraturan lainnya.
Target dari penyelesaikan peraturan dalam paket deregulasi dan debirokratisasi tahap I ini adalah di akhir September-Oktober.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
