/2026/09/07/1437928407.jpg "Beda dengan Airlangga, Purbaya: Anggaran Pembukaan 200 Juta Rekening Belum Final")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah belum menghitung secara pasti anggaran untuk program pembukaan rekening bagi 200 juta masyarakat.
Purbaya mengatakan, angka Rp 11 triliun yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk program tersebut belum menjadi angka anggaran yang final.
"Waktu rapat di istana itu, waktu sama pak Presiden, nggak keluar angka segitu. Itu mungkin masih hitungan kasar. Nanti kita lihat seperti apa," ujar Purbaya kepada awak media di kantornya, Kamis (10/9/2026).
Baca Juga: BI Kurangi Lelang SRBI, Mulai Seimbangkan Stabilitas Rupiah dan Likuiditas
Meski begitu, Purbaya bilang, pemerintah memiliki dana cadangan yang dapat digunakan untuk mendukung program pembukaan rekening tersebut. Namun, ia meyakini kebutuhan anggarannya tidak akan mencapai Rp 11 triliun.
"Ada dana cadangan kita yang bisa dipakai. Tapi saya yakin enggak akan sampai Rp 11 triliun, kan enggak sampai 200 juta rekening," jelasnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah juga masih perlu melihat berapa banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan rekening baru, sehingga Purbaya memperkirakan jumlah pembukaan rekening tak akan sepenuhnya mencapai angka tersebut.
"Kan yang sudah punya (rekening) mungkin juga enggak dibukain. Nanti kita lihat seperti apa," ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, pembukaan rekening nantinya akan dilakukan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), sedangkan untuk masyarakat di Aceh akan dilayani oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Namun, Purbaya mengaku belum mengetahui secara detail mekanisme maupun jumlah rekening yang nantinya benar-benar perlu dibuka.
Ia menduga dari 200 juta penduduk, hanya terdapat sekitar 85 juta hingga 80 juta orang yang berada dalam kelompok usia 17 tahun. Untuk itu menurutnya, pemerintah masih perlu mencocokkan data kependudukan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang benar-benar menjadi sasaran program tersebut.
Baca Juga: Wapres Gibran Kawal Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Tiga Provinsi Kalimantan
"Memang usia di atas 17 tahun segitu (jumlahnya)?. Nanti kita lihat penduduknya seperti apa, saya belum lihat. Yang jelas, yang saya tahu pasti adalah nanti kalau orang yang buat KTP langsung dibuka rekening, langsung ditransfer uangnya ke situ juga," jelasnya.
Menurut Purbaya, pemerintah juga perlu memperhitungkan masyarakat yang telah memiliki rekening. Ia mencontohkan, masyarakat yang sudah memiliki rekening BRI tidak perlu memiliki rekening kedua.
"Kalau yang sudah atau yang existing yang punya, misalnya BRI juga, ngapain dia punya dua rekening? (Tapi) Nanti saya tunggu detailnya dari mereka," katanya.
Lebih lanjut, Purbaya mengatakan program tersebut membutuhkan persiapan, terutama untuk mengintegrasikan data kependudukan dengan data perbankan dan data Bank Indonesia (BI).
Ia menilai pelaksanaan program tersebut kemungkinan baru dapat dimulai tahun depan karena waktu untuk merealisasikannya melalui anggaran tahun ini sudah cukup mepet.
"Kalau anggaran tahun ini kan sudah mepet, seharusnya mulai tahun depan. Mereka juga perlu persiapan," ujarnya.
Baca Juga: Frekuensi Lelang SRBI Dikurangi, BI Jaga Likuiditas Tetap Terukur
Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 triliun yang bersumber dari APBN untuk membuka rekening bagi 200 juta penduduk Indonesia. Program tersebut akan dilakukan secara bertahap.
Airlangga mengatakan pemerintah masih akan melakukan konsolidasi bersama BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk membahas masyarakat yang sebelumnya telah memiliki rekening di bank yang ditunjuk.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan BRI dan BSI siap menerima penugasan tersebut. BRI akan melayani pembukaan rekening di seluruh Indonesia, sementara BSI akan menangani wilayah Aceh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
