Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengembangkan putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menyatakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, terbukti menerima janji pemberian terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. Sederet nama masih mungkin menjadi tersangka.
Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, KPK bisa menetapkan tersangka yang menjanjikan pemberian kepada Akil jika ditemukan dua alat bukti yang cukup. "Sekarang kan sedang dikembangkan. Kalau belum ada (tersangka) ya belum ditemukan dua alat bukti yang cukup," kata dia di Jakarta, Senin (6/10).
Johan menyampaikan, KPK masih mencari alat bukti terkait indikasi tindak pidana yang mungkin muncul terkait pilkada Jatim. Sejauh ini, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka penyuap Akil. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Gubernur Banten nonaktif Atut Chosiyah, Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh, Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang, serta calon Bupati Lebak dan wakil Bupati Romi Herton serta Kasmin Bin Silaen.
Penetapan mereka sebagai tersangka tak lepas dari hasil pengembangan perkara penerimaan gratifikasi, suap, dan pencucian uang terkait sejumlah sengketa pilkada yang menjerat Akil. "Sekarang statusnya sedang dikembangkan. Kalau ditemukan dua alat bukti yang cukup tentu nanti akan diusut juga. Sekarang ini yang sudah ditemukan kan Palembang, Tapteng," ujar Johan.
Putusan Akil
Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Akil terbukti menerima suap terkait empat dari lima sengketa pilkada dalam dakwaan kesatu, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak, Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), dan Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).
Untuk Pilkada Kota Palembang, hakim menyatakan orang dekat Akil Muhtar Ependy terbukti menerima Rp 19,8 miliar dari Wali Kota Palembang Romi Herton dan istrinya Masyitoh. Namun, majelis hakim tidak memperoleh kepastian mengenai total uang yang diterima Akil terkait Pilkada Kota Palembang itu.
Hakim kemudian menyatakan bahwa Akil terbukti menerima suap sebagaimana dakwaan kedua, yaitu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Buton (Rp 1 miliar), Kabupaten Pulau Morotai (Rp 2,989 miliar), Kabupaten Tapanuli Tengah (Rp 1,8 miliar), dan menerima janji pemberian terkait keberatan hasil Pilkada Provinsi Jawa Timur (Rp 10 miliar).
Dakwaan ketiga untuk Akil juga dinyatakan terbukti, yaitu menerima Rp 125 juta dari Wakil Gubernur Papua periode tahun 2006-2011, Alex Hesegem. Pemberian uang itu terkait sengketa Pilkada Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, dan Kabupaten Nduga.
Selain itu, hakim menyatakan bahwa Akil terbukti menerima uang dari adik Gubernur Banten Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana, sebesar Rp 7,5 miliar sebagaimana dakwaan keempat.
Nama Setya Novanto disebut
Kasus yang menjerat Akil terkait sengketa pilkada Jatim menyeret nama Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto yang kini menjabat Ketua DPR. Pada 24 April 2014, Setya bersaksi dalam persidangan kasus Akil bersama dengan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.
Dalam persidangan itu terungkap adanya pesan lewat BlackBerry Messenger (BBM) antara Akil dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jatim sekaligus Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Zainuddin Amali.
Pesan BBM tersebut berisi permintaan uang Rp 10 miliar dari Akil kepada Zainuddin. Pesan itu dari Akil yang diperlihatkan jaksa di persidangan sebagai salah satu alat bukti itu berbunyi:
"Ya cepatlah, pusing saya menghadapi sekjenmu itu, kita dikibulin melulu aja. Katanya yang biayai Nov sama Nirwan B? menurut sekjenmu, krna (karena) ada kepentingan bisnis disana. Jd (jadi) sama aku kecil2 aja, wah.. gak mau saya saya bilang besok atw (atau) lusa saya batalin tuh hasil pilkada Jatim. Emangnya aku anggota fpg (Fraksi Golkar di DPR)?"
Menurut transkrip BBM yang diperoleh jaksa KPK, Akil juga merasa dibohongi oleh Idrus karena awalnya bersedia menyiapkan dana melalui Setya Novanto dan Nirwan B. Sayangnya, sebelum kesepakatan tersebut tidak terlaksana, penyidik KPK menangkap Akil bersama dengan politisi Golkar lain, Chairun Nisa, bersama pengusaha Cornelis Nalau yang datang ke rumah dinas Akil untuk mengantarkan uang suap terkait Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Saat dikonfirmasi mengenai pesan BBM ini dalam persidangan, baik Setya maupun Idrus membantah adanya permintaan uang dari Akil. Setya mengaku telah melarang Zainuddin mengurus masalah Pilkada Jatim. Dia juga mengakui bahwa hubungan Akil dengan Golkar tidak baik karena banyak perkara sengketa pilkada di MK yang tidak dimenangi Golkar. (Icha Rastika)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
