/2026/06/11/2043058637.jpg "Kas Pemerintah Tertekan pada 2025, Purbaya Sebut Demi Percepatan Pembangunan")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Arus kas pemerintah masih berada di bawah tekanan sepanjang 2025. Meski sejumlah komponen arus kas mencatatkan defisit, pemerintah menegaskan kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari strategi mempercepat pembangunan nasional melalui investasi yang bersifat produktif.
Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025, arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan transitoris seluruhnya berada di zona negatif. Namun, aktivitas pendanaan masih mencatatkan surplus sehingga mampu menopang kebutuhan pembiayaan pemerintah selama tahun anggaran 2025.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, arus kas bersih dari aktivitas operasi pada 2025 tercatat defisit sebesar Rp 243,90 triliun. Sementara itu, arus kas dari aktivitas investasi mengalami defisit lebih dalam, yakni mencapai Rp 712,07 triliun. Adapun arus kas dari aktivitas transitoris juga mencatatkan defisit sebesar Rp 44,16 triliun.
Di tengah tekanan tersebut, aktivitas pendanaan justru membukukan arus kas positif sebesar Rp 828,37 triliun. Surplus dari sisi pendanaan tersebut menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Baca Juga: Harga Gas Industri Turun Jadi US$ 13 per MMBTU, Said Iqbal: Berlaku Secara Nasional
"Arus kas dan aktivitas investasi yang minus tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Menurut pemerintah, peningkatan investasi produktif menjadi salah satu strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Karena itu, tekanan pada arus kas investasi dinilai sebagai konsekuensi dari belanja pembangunan yang terus didorong.
Selain memaparkan kondisi arus kas, Purbaya juga menyampaikan bahwa posisi keuangan pemerintah hingga 31 Desember 2025 masih berada dalam kondisi yang solid.
Berdasarkan LKPP 2025, total aset pemerintah mencapai Rp 14.600,98 triliun. Di sisi lain, total kewajiban pemerintah tercatat sebesar Rp 11.527,29 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih memiliki ekuitas atau kekayaan bersih negara sebesar Rp 3.073,69 triliun.
Dari sisi operasional, pemerintah membukukan pendapatan sebesar Rp 3.006,42 triliun. Namun, beban operasional mencapai Rp 3.429,51 triliun sehingga menghasilkan defisit operasional sebesar Rp 423,09 triliun.
Baca Juga: Tabungan APBN Tergerus! Saldo Anggaran Lebih (SAL) Menyusut Rp 19 Triliun Setahun
Sementara itu, aktivitas non-operasional juga mencatatkan defisit sebesar Rp 109,91 triliun. Dengan demikian, total defisit dalam laporan operasional pemerintah sepanjang 2025 mencapai Rp 532,99 triliun.
Meski demikian, pemerintah masih memiliki bantalan fiskal yang dinilai memadai. Hingga akhir 2025, Saldo Anggaran Lebih (SAL) tercatat sebesar Rp 438,26 triliun.
Menurut Purbaya, posisi SAL tersebut tetap cukup kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi berbagai risiko, gejolak, dan ketidakpastian ekonomi pada periode mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
