Karhutla 2026 Meluas, Koalisi Sipil Soroti Dampak ke Ekonomi dan Industri

Reporter: Leni Wandira | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi sorotan. Inisiatif Solidaritas Publik Anti Asap Karhutla (ISPA) menyerukan bantuan darurat internasional untuk menangani dampak asap dan kebakaran lahan gambut yang dinilai telah mengancam kesehatan masyarakat serta lingkungan.

ISPA merupakan koalisi yang terdiri dari Trend Asia, Greenpeace, Auriga, YLBHI, Walhi Kalteng, Walhi Kalbar, Walhi Kalsel, LBH Samarinda, serta Pembina Hukum Lingkungan Indonesia.

Dalam keterangan tertanggal 6 September 2026, ISPA menyebut sekitar 37,9 juta orang di delapan provinsi terdampak karhutla gambut dalam kurun satu bulan hingga 4 September 2026. Di Kalimantan Barat, koalisi tersebut mencatat sekitar 165.747 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Ini adalah keadaan darurat kemanusiaan dan HAM. Kami menyerukan solidaritas dan tindakan internasional sekarang sebelum semakin banyak korban jatuh," kata ISPA dalam pernyataannya, Minggu (6/9/2026).

ISPA juga menyoroti peningkatan luas indikasi kebakaran. Mengutip data Kementerian Kehutanan melalui SiPongi, luas indikasi kebakaran di Indonesia pada Januari-Juni 2026 mencapai 202.010,96 hektare, atau meningkat 366% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut ISPA, dampak karhutla juga meluas ke luar wilayah Indonesia karena paparan asap disebut telah mencapai Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Selain dampak terhadap masyarakat, ISPA menyoroti keterkaitan karhutla dengan aktivitas sejumlah sektor industri. Berdasarkan data BPS periode 2024-Juli 2026 yang diolah Trend Asia, lahan dengan indikasi kebakaran berkaitan dengan kawasan produksi berbagai komoditas yang dipasarkan ke sejumlah negara.

ISPA menyebut sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian dalam persoalan karhutla antara lain perkebunan kelapa sawit, pulp dan paper, pertambangan, serta industri kehutanan.

Koalisi tersebut menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api. Menurut mereka, perlindungan masyarakat dari paparan asap, penyediaan fasilitas kesehatan, ruang aman dengan udara bersih, hingga mekanisme pemulihan dan kompensasi bagi masyarakat terdampak juga perlu menjadi bagian dari penanganan.

ISPA juga menyoroti dampak karhutla terhadap ekosistem. Mengacu pada data Mapbiomas Indonesia Fire periode Januari-Juni 2026, sekitar 11.442 hektare habitat spesies ikonik disebut turut terbakar.

Atas kondisi tersebut, ISPA menyerukan dukungan internasional untuk penyediaan bantuan medis, obat-obatan, masker, oksigen, serta tempat perlindungan dengan udara bersih bagi masyarakat terdampak.

Dukungan juga diharapkan mencakup bantuan pemadaman karhutla, termasuk peralatan, teknologi, pesawat, dan tenaga ahli. Selain itu, ISPA meminta adanya penyelamatan serta perlindungan terhadap orangutan dan satwa rentan serta terancam punah lainnya.

ISPA turut mendesak agar korban karhutla memperoleh pemulihan, bantuan, dan keadilan. Koalisi menilai penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran perlu diperkuat agar memberikan efek jera.

"Kami tidak ingin masyarakat Indonesia terus dipaksa menghirup asap sementara negara gagal memberikan perlindungan dan pihak yang bertanggung jawab tidak tersentuh hukum," ujar ISPA.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News