/2026/01/29/263428613.jpg "BI Pegang Hampir 28% SBN, Yield Tinggi Berisiko Tekan Neraca")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang bertahan di level tinggi di atas 7% berpotensi menekan nilai pasar portofolio SBN yang dimiliki Bank Indonesia (BI) dengan porsi hampir 28%.
Namun, tekanan tersebut dinilai belum menjadi persoalan serius bagi neraca BI selama kenaikan yield tidak mendorong bank sentral menjual SBN dalam waktu dekat.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, kepemilikan BI atas SBN mencapai 27,77% per September 2026, dengan nilai net sekitar Rp 1.942,81 triliun.
Lead Economist Bank Danamon Indonesia, Irman Faiz mengatakan, kenaikan yield SBN 10 tahun dari sekitar 6,99% hingga sempat menyentuh 7,23% mencerminkan adanya repricing di pasar sekunder. Namun, yield kemudian melandai menjadi sekitar 7,10% pada Jumat (4/9/2026).
Menurut Irman, kenaikan yield yang bertahan di atas 7% memang akan menurunkan nilai pasar portofolio SBN BI. Sebab, kenaikan yield berbanding terbalik dengan harga obligasi.
"Yield SBN yang bertahan di atas 7% memang akan menurunkan nilai pasar portofolio SBN BI, tetapi kita perlu membedakan antara unrealized loss dan realized loss," kata Irman kepada Kontan, Minggu (6/9/2026).
Ia menjelaskan, ketika yield naik dan harga SBN turun, BI secara valuasi dapat mencatat unrealized loss. Namun, selama SBN tersebut tidak dijual pada harga yang lebih rendah, kerugian tersebut belum menjadi realized loss atau kerugian yang direalisasikan.
Baca Juga: Yield SBN 10 Tahun Naik ke 7,23%, Ini Dampaknya ke Beban Utang Pemerintah
Di sisi lain, BI tetap memperoleh pendapatan dari kupon SBN yang dimilikinya. Dengan demikian, penurunan nilai pasar akibat kenaikan yield tidak serta-merta berarti terjadi kerugian kas bagi bank sentral.
"Namun selama SBN tersebut tidak dijual pada harga yang lebih rendah, kerugian itu belum menjadi realized loss atau kerugian kas. BI juga tetap menerima pendapatan dari kupon SBN yang dimilikinya," ujarnya.
Irman menilai kenaikan yield SBN saat ini belum menjadi persoalan serius bagi neraca BI. Secara fundamental, neraca bank sentral dinilai masih memiliki buffer yang cukup untuk menyerap fluktuasi valuasi aset.
Sebagai gambaran, pada akhir 2024 BI memiliki aset sekitar Rp 4.421 triliun dan akumulasi surplus sekitar Rp 364 triliun, termasuk cadangan umum sebesar Rp 286 triliun. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia masih mencapai sekitar US$ 145 miliar per Juli 2026.
"Jadi BI memiliki buffer yang cukup besar untuk menyerap fluktuasi valuasi aset," kata Irman.
Selain itu, Irman mengingatkan bahwa BI bukan bank komersial yang tujuan utamanya mengejar laba. Sebagai bank sentral, ukuran keberhasilan BI lebih berkaitan dengan kemampuannya menjaga inflasi, nilai tukar, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.
Baca Juga: Yield SBN Naik Tajam, Purbaya Pastikan Beban Utang Tetap Aman
Karena itu, dalam kondisi tertentu, unrealized loss pada portofolio SBN dapat menjadi konsekuensi dari kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
BI Disarankan Tak Perlu Jual SBN
Jika yield SBN bertahan tinggi dalam waktu lama, Irman menilai BI tidak perlu merespons dengan menjual SBN hanya untuk menghindari pencatatan unrealized loss.
Menurutnya, penjualan SBN dalam jumlah besar justru dapat mengubah unrealized loss menjadi realized loss sekaligus berpotensi menambah tekanan terhadap pasar SBN.
"Justru penjualan dalam jumlah besar dapat mengubah unrealized loss menjadi realized loss dan berpotensi menambah tekanan pada pasar SBN," ujarnya.
Untuk memitigasi risiko terhadap neraca, BI dapat mengelola duration dan komposisi portofolionya. Selain itu, SBN juga dapat digunakan sebagai underlying dalam operasi moneter serta menjaga buffer neraca tetap memadai.
Namun, menurut Irman, langkah yang tidak kalah penting adalah koordinasi antara BI dan pemerintah untuk mencegah tingginya yield menjadi tekanan yang bersifat struktural.
Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan suplai SBN, menjaga kredibilitas fiskal, serta mendorong tetap terjaganya aliran modal asing ke pasar keuangan domestik.
"Jadi saya melihat isu utamanya bukan apakah BI akan rugi karena yield di atas 7%, tetapi apakah tingginya yield tersebut mulai membatasi ruang BI dalam menjalankan mandat stabilitasnya," jelas Irman.
Sejauh ini, Irman menilai ruang kebijakan BI masih memadai, didukung oleh buffer neraca dan cadangan devisa yang relatif kuat.
Baca Juga: Purbaya Ingin Kepemilikan SBN Domestik RI Mendekati Jepang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
