kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.960.000   9.000   0,46%
  • USD/IDR 16.300   94,00   0,58%
  • IDX 7.166   -38,30   -0,53%
  • KOMPAS100 1.044   -6,02   -0,57%
  • LQ45 802   -6,08   -0,75%
  • ISSI 232   -0,07   -0,03%
  • IDX30 416   -3,18   -0,76%
  • IDXHIDIV20 486   -4,82   -0,98%
  • IDX80 117   -0,79   -0,67%
  • IDXV30 119   -0,02   -0,02%
  • IDXQ30 134   -1,35   -1,00%

Kalau mau jadi menteri, jangan jadi ketua partai


Sabtu, 16 Agustus 2014 / 10:40 WIB
Kalau mau jadi menteri, jangan jadi ketua partai
ILUSTRASI. Cara Bayar Pajak Motor Online melalui ATM BCA sampai Internet Banking. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/17


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pengamat politik Boni Hargens mengkritisi sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menentang pernyataan presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo mengenai kualifikasi menteri di kabinetnya. Menurut Boni, Muhaimin harus memilih salah satu, tetap menjadi ketua umum partai, atau bersedia melepas jabatan ketua umum jika nantinya terpilih menjadi menteri. 

"Kalau mau jadi ketum, ya jangan menjadi menteri. Atau kalau mau jadi menteri, jangan menjadi ketum. Tidak bisa dua-duanya mau diambil," ujar Bonny melalui pesan singkat, Sabtu (16/8). 

Boni menilai, sikap Muhaimin bukanlah pendapat resmi PKB sebagai institusi partai. Ia menambahkan, jangan sampai pernyataan Muhaimin memupuskan harapan para kader yang berambisi besar memajukan partai. 

"Banyak orang bagus di PKB yang berharap dan berjuang untuk masa depan partai dan bangsa. Imin tidak boleh menjadikan PKB seperti perusahaan pribadi," kata Boni.

Menurut Boni, masih banyak kader PKB yang potensial menjadi menteri selain Muhaimin. Ia menambahkan, kader-kader tersebut juga memiliki kemampuan yang mumpuni menjadi menteri tanpa bertentangan dengan prinsip Jokowi. 

"Banyak orang hebat di PKB yang cocok menjadi menteri dalam kabinet Jokowi tanpa melawan prinsip baik Jokowi-JK," ujarnya. 

Sebelumnya, Muhaimin mengaku tidak sependapat dengan gagasan bahwa menteri dalam kabinet Jokowi harus melepas jabatan struktural partai. Menurut Muhaimin yang kini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menteri yang memegang jabatan di parpol masih bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai menteri.

"Kayak sekarang saya ketua umum, full waktu saya 100% untuk menteri," ujar Muhaimin. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×