kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.476.000   8.000   0,54%
  • USD/IDR 15.855   57,00   0,36%
  • IDX 7.134   -26,98   -0,38%
  • KOMPAS100 1.094   -0,62   -0,06%
  • LQ45 868   -3,96   -0,45%
  • ISSI 217   0,66   0,31%
  • IDX30 444   -2,90   -0,65%
  • IDXHIDIV20 536   -4,36   -0,81%
  • IDX80 126   -0,06   -0,05%
  • IDXV30 134   -2,14   -1,58%
  • IDXQ30 148   -1,23   -0,83%

Kalau mau jadi menteri, jangan jadi ketua partai


Sabtu, 16 Agustus 2014 / 10:40 WIB
Kalau mau jadi menteri, jangan jadi ketua partai
ILUSTRASI. Cara Bayar Pajak Motor Online melalui ATM BCA sampai Internet Banking. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/17


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Pengamat politik Boni Hargens mengkritisi sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menentang pernyataan presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo mengenai kualifikasi menteri di kabinetnya. Menurut Boni, Muhaimin harus memilih salah satu, tetap menjadi ketua umum partai, atau bersedia melepas jabatan ketua umum jika nantinya terpilih menjadi menteri. 

"Kalau mau jadi ketum, ya jangan menjadi menteri. Atau kalau mau jadi menteri, jangan menjadi ketum. Tidak bisa dua-duanya mau diambil," ujar Bonny melalui pesan singkat, Sabtu (16/8). 

Boni menilai, sikap Muhaimin bukanlah pendapat resmi PKB sebagai institusi partai. Ia menambahkan, jangan sampai pernyataan Muhaimin memupuskan harapan para kader yang berambisi besar memajukan partai. 

"Banyak orang bagus di PKB yang berharap dan berjuang untuk masa depan partai dan bangsa. Imin tidak boleh menjadikan PKB seperti perusahaan pribadi," kata Boni.

Menurut Boni, masih banyak kader PKB yang potensial menjadi menteri selain Muhaimin. Ia menambahkan, kader-kader tersebut juga memiliki kemampuan yang mumpuni menjadi menteri tanpa bertentangan dengan prinsip Jokowi. 

"Banyak orang hebat di PKB yang cocok menjadi menteri dalam kabinet Jokowi tanpa melawan prinsip baik Jokowi-JK," ujarnya. 

Sebelumnya, Muhaimin mengaku tidak sependapat dengan gagasan bahwa menteri dalam kabinet Jokowi harus melepas jabatan struktural partai. Menurut Muhaimin yang kini menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menteri yang memegang jabatan di parpol masih bisa fokus menjalankan tugasnya sebagai menteri.

"Kayak sekarang saya ketua umum, full waktu saya 100% untuk menteri," ujar Muhaimin. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek)

[X]
×