Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memproyeksikan pemulihan industri pariwisata memakan waktu yang cukup panjang hingga tahun 2023.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Pariwisata Kosmian Pudjiadi menyebutkan, kehadiran vaksin menjadi katalis positif. Namun, tidak serta-merta memberikan efek instan. Ia memperkirakan, masa vaksinasi membutuhkan waktu 1 tahun-2 tahun.
Karenanya, ia melihat, okupansi hotel di semester I-2021 maksimal baru sebesar 25%. Sementara di semester II-2021 meningkat menjadi 40%.
Kemudian, tahun depan setelah vaksinasi mencapai 50% baru bisa okupansi hotel beranjak ke atas 40% karena wisatawan lokal dan asing mulai bisa berlibur dengan kapal udara dan perusahaan bisa melakukan pertemuan di hotel.
Baca Juga: Kadin: Pemulihan ekonomi tahun ini akan menantang karena ada PPKM
"Baru di 2023 setelah vaksinasi mencapai 70%, industri pariwisata benar-benar pulih," ujar Kosmian kepada kontan.co.id, Senin (18/1).
Selama masa pandemi ini, Kosmian berharap, pemerintah turut campur tangan terhadap pengusaha pariwisata. Salah satunya dengan meningkatkan tambahan dana khusus supaya okupansi perhotelan bisa bergerak naik. Sebabnya, pasar dari pemerintah melalui kegiatan pertemuan di hotel disebutnya hampir tidak ada karena keterbatasan dana.
Sementara, dari masyarakat hanya berasal dari individual travelers saja yaitu orang liburan pada weekends dan hari libur. Oleh sebab itu, ia berharap pada hari biasa (weekdays) pemerintah dapat membantu mengisi dengan meningkatkan goverment mice. Menuruntya, goverment mice adalah lokomotif wisnus.
"Tanpa stimulus bantuan tersebut, semua usaha pariwisata akan kolaps. Tidak ada yang bisa bertahan dengan okupansi 20%," tambah Kosmian.
Di samping itu, ia mengungkapkan anggaran pariwisata di 2021 sebesar Rp 15 triliun, yang mana Kemenparekraf hanya mendapat Rp 4,9 triliun. Itupun sebagian besar untuk biaya overhead dan sisanya diprioritaskan untuk pengembangan pada 5 destinasi super prioritas.
"Pemerintah sebaiknya menunda pembangunan 5 destinasi super prioritas dan menggunakan dananya untuk kegiatan goverment meetings," ujarnya.
Kosmian juga memaparkan, pihaknya telah memberikan beberapa usulan kepada pemerintah untuk menjaga industri pariwisata bertahan.
Usulan pertama, pemerintah bisa menyediakan dana working capital maupun renovasi, bahkan investasi baru selama 5 tahun-8 tahun dengan tingkat bunga subsidi, termasuk grace period hingga 2023, di samping pinjaman korporasi yang sudah diperpanjang sampai Maret 2022.
Ia menghitung, tahun lalu dari anggaran Rp 54,7 triliun, realisasinya untuk industri pariwisata baru Rp 3,7 triliun berbentuk dana hibah di bulan Desember 2020. Sedangkan, stimulus penjamin modal kerja belum berjalan.
Usulan kedua, membuat program FLPPar, yakni fasilitas likuiditas pembiayaan pariwisata seperti FLPP untuk real estate. Ketiga, insentif fiskal bagi perusahaan dan individual yang melakukan kegiatan MICE atau berlibur di hari weekdays dengan jumlah tertentu.
"Keempat, stimulus keringanan biaya rutin berupa relaksasi di perpajakan untuk pariwisata, terutama di pajak daerah juga relaksasi tarif PLN, BPJS, PBB dan pungutan lain serta subsidi biaya protokol Covid-19," imbuh Kosmian.
Selanjutnya: Terdampak pandemi, industri pariwisata diproyeksikan rugi Rp 50 triliun per bulan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
