Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang PUPR dan Infrastruktur, Insannul Kamil mengatakan, pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 24,5 Triliun untuk subsidi energi, secara signifikan tidak memberikan dampak kepada Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dia menjelaskan, terdapat 201 Proyek dan 10 Program PSN dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp 5.698,5 triliun. Adapun rincianya yaitu 57 proyek bendungan dan irigasi, 56 proyek jalan dan jembatan, dan 19 proyek pembangunan kawasan.
“Oleh karenanya dengan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 24,5 Triliun untuk subsidi energi, secara signifikan tidak memberikan dampak dibandingkan dengan total nilai investasi sebesar Rp 5,698,5 triliun untuk 201 proyek dan 10 program PSN,” kata dia pada Kontan.co.id, Sabtu, (11/6).
Dijelaskanya, dari total investasi Rp. 5,698,5 triliun bersumber dari anggaran APBN/APBD sebesar Rp 626,7 miliar, BUMN/BUMD sebesar Rp 1,143,7 triliun dan swasta sebesar Rp 3,919 triliun.
Baca Juga: Anggaran Proyek Strategis Bebas dari Pemangkasan
Dia mengatakan, rencana kebijakan pemangkasan anggaran dilakukan pemerintah sebagai cadangan keuangan negara akibat situasi geopolitik dan ketidakstabilan kondisi ekonomi global, terutama yang dipengaruhi perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan kenaikan harga pangan dan energi dunia.
“Kami sangat menghargai, karena ini keputusan untuk kebaikan bersama. Dan meski ada pemotongan hal ini juga tidak berdampak pada PSN,” ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menyisihkan belanja sebesar Rp 24,5 triliun sebagai dana cadangan yang digunakan jika dibutuhkan untuk menghadapi gejolak kenaikan harga komoditas energi dan pangan.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sebelumnya sudah merespons dampak kenaikan harga komoditas dengan menambah belanja subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 350 triliun sehingga menembus Rp 3.000 triliun.
Baca Juga: Penyaluran Kredit Infrastruktur Perbankan Meningkat
Namun demikian, menurutnya, tidak seluruh kebutuhan belanja yang membengkak dapat diakomodasi dengan kenaikan belanja tersebut.
"Oleh karena itu, belanja K/L yang tidak perlu atau yang dianggap kurang prioritas bisa untuk dikurangi," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama DPR, Selasa (31/5).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
