Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - PADANG. Wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk menghapus Ujian Nasional (UN) direspons mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla. Menurut Jusuf Kalla, UN masih relevan diterapkan karena menjadi tolok ukur kualitas pendidikan di Indonesia.
"UN masih relevan diterapkan," kata Jusuf Kalla usai menerima penganugerahan doktor honoris causa di bidang penjaminan mutu pendidikan dari Universitas Negeri Padang, Kamis (5/12).
Baca Juga: Mahkamah Agung (MA) akan terbitkan glosarium peradilan
Jusuf Kalla mengatakan jika UN dihapuskan maka pendidikan Indonesia akan kembali seperti sebelum tahun 2003 dimana UN belum diberlakukan.
Sistem dongkrakan
Saat itu, tidak ada standar mutu pendidikan nasional karena kelulusan dipakai rumus dongkrakan, sehingga hampir semua peserta didik diluluskan. Dulu ada sistim Ebtanas yang menerapkan cara nilai ganda dan menaikkan nilai bagi yang kurang di daerah.
"Kalau di Jakarta anak dapat nilai 6, mungkin di Mentawai atau Kendari, atau di kampung saya di Bone dapat 4. Lalu dibikinlah semacam teori dan justifikasi untuk mengkatrol nilai 4 itu menjadi 6," kata Jusuf Kalla.
Baca Juga: Menarik, Kak Seto usul ke Nadiem Makarim sekolah cukup tiga hari
Angka nilainya jadi sama, tetapi isi dan mutunya berbeda. Terjadilah standar ganda, yang jelas mengorbankan masa depan karena yang kurang tetap kurang dan tidak bisa bersaing secara nasional. "Kalau dibebaskan tentu kembali ke sebelum tahun 2003," kata Jusuf Kalla.
