Sumber: Antara | Editor: Sanny Cicilia
GORONTALO. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan sampai akhir Maret 2016, pihaknya telah memangkas peraturan yang dinilai menghambat investasi hingga 24,6%.
Seperti Peraturan Mendagri, Instruksi Mendagri, surat edaran Mendagri termasuk Peraturan Pemerintah dalam lingkungan Kemendagri serta aturan lainnya hingga di daerah.
"Target kami bulan Juni paling tidak 50% aturan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang ingin kita pangkas," kata Tjahjo Kumolo saat kunjungan ke Gorontalo, Minggu-Senin (4/4).
Ia menambahkan, target yang dibebankan ke pemerintah daerah yang sudah kita sampaikan kepada seluruh kepala Biro Hukum se-Indonesia dan juga sudah disampaikan surat pemberitahuan ke Gubernur dan Walikota/Bupati.
Paling lambat tiga bulan ke depan, ditargetkan sudah harus memangkas 3.226 Peraturan Daerah (Perda).
Perda yang akan dipangkas tersebut adalah Perda yang dapat menghambat investasi, yang menghambat pembangunan infrastruktur, perda yang menghambat perizinan, termasuk perda yang berkaitan retribusi yang seharusnya tidak perlu.
"Contohnya, izin energi di sebuah provinsi, tidak hanya di Gorontalo, izinnya bisa sampai empat hingga enam tahun, sebab meliputi ratusan perizinan," ujar Mendagri.
Dari ratusan izin, Tjahjo bilang, sudah terpangkas 26 perizinan. Nantinya akan tersisa lima - enam perizinan saja.
"Saya rasa dalam tiga bulan ke depan bisa selesai, tidak perlu pengkajian atau pembahasan yang khusus, jika dianggap menghambat investasi harus dihapus," ujarnya.
Sebelumnya, Mendagri turut hadir dan membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Gorontalo tahun 2017 di Hotel Magna.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
