Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus memantau perkembangan kenaikan kasus covid-19. Hasilnya, terdapat sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang perlu meningkatkan penanganan covid-19.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini kenaikan angka kasus harian positif covid-19 kembali mencapai 8.000 kasus. Padahal, terakhir kasus harian di Indonesia mencapai angka 8.000 adalah pada tanggal 25 Februari lalu atau hampir 4 bulan yang lalu.
"Kenaikan ini tentunya menjadi peringatan keras kita semua mengevaluasi sekaligus bersiap diri dalam menghadapi kemungkinan kenaikan kasus yang lebih tinggi lagi di hari-hari ke depan," ujar Wiku saat konferensi pers virtual, Jumat (11/6).
Wiku mendorong semua kepala daerah untuk dapat melihat daerahnya sampai tingkat kabupaten/kota bahkan hingga tingkat kecamatan. Sebab, penanganan yang dilakukan dengan spesifik dan tepat sasaran akan berdampak lebih cepat dalam perbaikan kondisi.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Jumat (10/6): Tambah 8.083 kasus, patuhi terus 5M
"Apabila kabupaten/kota yang mengalami kenaikan kasus yang tinggi dengan BOR (bed occupancy rate) yang tinggi ini cepat diatasi, tentunya dapat mempercepat turunnya kasus," terang dia.
Wiku mengingatkan, adanya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan termasuk kegiatan antar wilayah seharusnya benar-benar menjadi pengalaman berharga. Yakni Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi dan perjuangan tidak akan berakhir apabila seluruh pemerintah dan masyarakat tidak bahu-membahu menyelesaikannya.
Satgas Covid-19 mendorong pemerintah daerah untuk segera konversi tempat tidur semaksimal mungkin dan membuka tempat isolasi terpusat jika memungkinkan. Hal ini untuk menjaga beban rumah sakit dan tenaga kesehatan agar tidak kewalahan.
"Mohon kerjasama tiap kabupaten/kota untuk saling bahu-membahu secara aktif. Semaksimal mungkin menekan penularan di tengah masyarakat agar tidak semakin menambah beban penanganan pasien covid-19," terang dia.
Baca Juga: UPDATE corona di Jakarta Kamis (10/6) positif 2096 sembuh 1105 meninggal 25
Berdasarkan laporan pelaksanaan PPKM mikro terakhir, terdapat 12 provinsi yang tidak mengalami perkembangan laporan pelaksanaan maupun pembentukan posko covid-19 pada dua minggu terakhir. Yakni Bali, D.I Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan dan Gorontalo.
"Saya minta kepada seluruh gubernur, terutama di 12 provinsi ini untuk berkoordinasi dengan bupati dan walikotanya untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan PPKM mikro," ujar dia.
Sebab, apabila tidak ada laporan operasional posko, maka pemerintah akan kehilangan alat navigasi. Sehingga akan mempersulit dan menghambat upaya penanganan pandemi covid-19 secara efektif.
"PPKM mikro yang selama 13 minggu kemarin telah terbukti berhasil menekan kasus covid-19 secara drastis tentunya perlu untuk terus dipertahankan. Tantangan yang saat ini sedang kita hadapi adalah dampak periode libur idul fitri kemarin," tutur Wiku.
Baca Juga: Bos Maipark selektif dalam melakukan tes covid-19
Sebagai informasi, sejumlah provinsi di Pulau Jawa mengalami kenaikan kasus dalam 10 hari terakhir. Diantaranya, Jawa Tengah mengalami kenaikan kasus 80% dan BOR 66,89 %; DKI Jakarta mengalami kenaikan kasus hingga 302% dan BOR 62,13%; dan Jawa Barat mengalami kenaikan kasus hingga 49% dan BOR 61,75%.
Selanjutnya Jawa Timur mengalami kenaikan kasus hingga 89% dan BOR 31,57%; D.I Yogyakarta mengalami kenaikan kasus hingga 107% dan BOR 54,38%; dan Banten mengalami kenaikan kasus hingga 57% dan BOR 53,87%.
Selanjutnya: UPDATE Corona Indonesia, Kamis (10/6): Melonjak lagi, tambah 8.892 kasus baru
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
