Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - Presiden Joko Widodo menyatakan,kasus pertanahan di Indonesia sampai saat ini masih banyak. Saat kunjungan ke daerah bahkan, dia sering menerima pengaduan masyarakat soal sengketa pertanahan.
Sengketa tersebut umumnya muncul karena masyarakat banyak yang belum memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah. "Akibatnya banyak gugatan dan sengketa," katanya dalam pernyataan, senin (25/9).
Agar sengketa tersebut tidak berlarut- larut, Jokowi karena itu memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan BPN untuk mempercepat proses sertifikasi lahan.Dia mewanti- wanti pejabat di instansi tersebut memberikan pelayanan dan mempermudah sertifikasi lahan.
Dia tidakmau mendengar lagi ada masyarakat mengeluh; pelayanann sertifikat lamban. "Targetnya tahun ini 5 juta, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta harus selesai," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_01072510312000.jpg)
