Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47% di tahun 2014 menjadi 78% di tahun 2018. Jokowi menyampaikan tata kelola pemerintahan yang baik mutlak dibutuhkan.
Baca Juga: Presiden Jokowi: DPD jadi ujung tombak daerah
“Tata kelola keuangan negara yang akuntabel harus diwujudkan. Tata kelola yang transparan harus dikembangkan. Tata kelola yang efektif dan efisien, yang gesit, lincah, dan cekatan menghadapi perubahan juga harus terus diupayakan,” kata Jokowi dalam Pidato Sidang Tahunan MPR/DPR RI di gedung MPR/DPR RI, Jumat (16/8).
Joko bilang sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangatlah penting.
BPK mengemban tugas memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan. Serta memastikan setiap rupiah dalam APBN digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan pemerintah dan badan lainnya, serta berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp4,38 triliun.
BPK pun berhasil melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Selain itu, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama. “Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional,” ujar Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: DPR harus menjadi lembaga yang berwibawa, kredibel, dan modern
Selain itu, Jokowi bilang BPK punya sederet prestasi. Tercatat, BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency sejak 2016 sampai 2021.
Pemeriksa BPK juga terpilih menjadi eksternal independen pada International Anti- Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News