Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas tentang illegal fishing dan masalah perbudakan Anak Buah Kapal di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Menurut Jokowi, masalah perbudakan di Benjina ini sudah menjadi sorotan nasional dan internasional.
Oleh karenanya, semua pihak harus saling berkoordinasi agar masalah tersebut tidak terjadi. "Kementerian harus melakukan tindakan-tindakan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi," ujar Jokowi, Selasa (7/4) di Jakarta.
Sebelumnya, PT Pusaka Benjina Resources (PBR) diduga telah melakukan tindakan perbudakan terhadap anak buah kapal asal Myamnar dan Kamboja. Tindakan ini dinilai telah merugikan pemerintah karena berdampak pada pemboikotan produk-produk perikanan asal Indonesia.
Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) berpotensi memboikot produk-produk perikanan Indonesia. Saat ini, AS telah memboikot produk-produk Pusaka Benjina yang dikirim ke Thailand dan kemudian di ekspor ke AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
