Reporter: Agus Triyono | Editor: Wahyu T.Rahmawati
JAKARTA. Presiden Joko Widodo kecewa dengan keterlambatan penyaluran beras untuk masyarakat miskin. Keterlambatan tersebut telah membuat mimpi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan terganjal.
Data BPS, pada kurun waktu September 2016 sampai dengan Maret 2017, angka kemiskinan naik dari 27,76 juta jiwa menjadi 27,77 juta jiwa. Jokowi mengatakan, angka kemiskinan ini sebenarnya bisa turun kalau beras bantuan untuk masyarakat miskin tidak terlambat disalurkan. "Kalau kemarin sinkron, penyalurannya tepat waktu saya jamin pasti turun yang namanya angka kemiskinan itu," katanya.
Jokowi tidak mau di kemudian hari keterlambatan penyaluran beras untuk masyarakat miskin terlambat lagi. Atas dasar itulah dia memerintahkan agar Kantor Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bisa memperbaiki koordinasi guna memperlancar penyaluran beras tersebut.
Pembagian beras untuk masyarakat kurang sejahtera terlambat. Keterlambatan terjadi untuk pembagian pada periode Januari-Maret 2017.
Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) beberapa waktu lalu mengatakan, keterlambatan penyaluran terjadi untuk baik penyaluran secara elektronik yang dilakukan untuk 1,4 juta keluarga penerima dan juga untuk 14 juta keluarga yang masih menerima bantuan dalam bentuk beras. Keterlambatan penyaluran tersebut dipicu dua masalah.
Pertama, kendala teknis. "Teknis kenapa terlambat itu adanya di Kementerian Sosial," katanya.
Kedua, permintaan dari Kementerian Pertanian. Kementerian ini meminta agar penyaluran beras untuk masyarakat kurang sejahtera ditunda. Mereka berdalih, penyaluran yang dilakukan saat harga beras jatuh akan membuat harga komoditas tersebut semakin terpuruk. "Padahal itu tidak ada pengaruhnya ke harga," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
