Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung buruknya data bantuan sosial di Indonesia.
Jokowi menyebut hal itu menjadi dampak tak teraturnya data yang ada di Indonesia. Lemahnya data membuat penyaluran bansos menjadi lambat dan bermasalah.
"Akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos tidak akurat tumpang tindih membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran," ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemeriksaan Intern Pemerintah di Istana Bogor, Kamis (27/5).
Jokowi juga menyebut data milik pemerintah pusat dan daerah kerap tidak sinkron. Sehingga perlu perbaikan agar kedua bisa berjalan dengan baik.
Baca Juga: Mensos Risma jelaskan soal 21 juta data ganda penerima bansos ke DPR
Kepala Negara Republik Indonesia itu juga meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membantu memperbaiki masalah data. Data menjadi penting dalam menjalankan kebijakan yang efisien.
Selain data, bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan perencanaan yang matang dalam setiap program. Hal itu agar program yang direncanakan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
"Saya masih melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak jelas sasarannya, anggaran yang mau disasar apa sehingga tidak mendukung dari tujuan dan tidak sinkron dengan program dan kegiatan lain," terang Jokowi.
Jokowi bilang pembangunan yang dilakukan di daerah kerap tak berjalan. Hal itu disebabkan perencanaan yang tidak tepat sehingga daya ungkit program tidak optimal.
Selanjutnya: Dibuka sampai 28 Juni 2021, begini cara ajukan BLT UMKM Rp 1,2 juta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
