Reporter: Abdul Basith | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah memutuskan pemberian bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 600.000 per bulan sebagai jaring pengaman dalam mengatasi dampak ekonomi virus corona (Covid-19).
Bantuan sosial diberikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari masyarakat Jabodetabek, masyarakat desa hingga masyarakat yang bergerak di industri transportasi yang terdampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat luas baik itu pengusaha pegawai pekerja pabrik, supir taksi, supir bus, supir truk, kenek, pengemudi ojek, petugas parkir, pedagang kecil, pelaku usaha mikro dan masih banyak lagi," ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers, Kamis (9/4).
Baca Juga: Prioritaskan penanganan Covid-19, Kemenkeu tunda anggaran infrastruktur non-prioritas
Jokowi bilang akan memberikan bantuan sosial khusus bagi masyarakat di Jabodetabek. Langkah tersebut juga sebagai upaya menahan agar masyarakat tidak mudik dan memperluas penyebaran Covid-19.
Anggaran sebesar Rp 2,2 triliun disiapkan untuk bansos khusus berupa sembako senilai Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan untuk 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta.
Hal serupa juga akan diberikan untuk 576.000 keluarga di wilayah satelit Jakarta atau Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan anggaran Rp 1 triliun.
Di luar Jabodetabek, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16,2 triliun. Anggaran tersebut disiapkan untuk bantuan langsung tunai sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan untuk 9 juta keluarga di luar Jabodetabek yang belum menerima program bantuan lainnya.
Baca Juga: Penerima capai 20 juta, anggaran untuk Kartu Sembako naik menjadi Rp 43,6 triliun
Masyarakat desa juga tidak lepas dari pemberian bansos tersebut. Dengan menggunakan dana desa sebesar Rp 21 triliun, bansos sebesar Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan akan diberikan bagi 10 juta keluarga di desa.
Selain itu, kepolisian juga melakukan program keselamatan dengan anggaran Rp 360 miliar berbentuk seperti kartu pra kerja yang mengombinasikan bansos dan pelatihan.
Program itu menarget 197.000 baik pengemudi taksi, supir bus atau truk dan kenek akan diberikan insentif 600 ribu per bulan selama 3 bulan.
"Pemerintah terus berusaha menyisir anggaran yang ada untuk menambah bantuan sosial dan memperluas lapangan kerja," terang Jokowi.
Baca Juga: Penyaluran PKH ditambah, pagu anggaran jadi Rp 37,4 triliun
Keduanya menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Sehingga dampak Covid-19 tidak akan membuat kondisi ekonomi semakin tertekan.
Selain bantuan langsung tersebut sebelumnya pemerintah juga telah memiliki program sosial yang diperluas.
Antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) yang diperluas menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp 37,4 triliun, kartu sembako sebanyak 20 juta penerima dengan anggaran Rp 43,6 triliun, serta 5,6 juta penerima kartu pra kerja dengan anggaran Rp 20 triliun.
Baca Juga: Kemenkeu tunda anggaran infrastruktur demi tangani Corona
Selain itu, ada pula pengurangan beban masyarakat dalam tagihan listrik. Terdapat pembebasan tarif listrik untuk 24 juta pelanggan 450 VA dan potongan 50% untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
