CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.513.000   -30.000   -1,94%
  • USD/IDR 15.740   98,00   0,62%
  • IDX 7.244   -140,01   -1,90%
  • KOMPAS100 1.117   -21,26   -1,87%
  • LQ45 887   -14,43   -1,60%
  • ISSI 220   -4,35   -1,94%
  • IDX30 457   -6,42   -1,38%
  • IDXHIDIV20 554   -6,30   -1,12%
  • IDX80 128   -2,00   -1,53%
  • IDXV30 139   -0,11   -0,08%
  • IDXQ30 153   -1,86   -1,20%

Jokowi Pastikan Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun ke Pupuk Indonesia Akan Dibayar


Rabu, 03 April 2024 / 12:45 WIB
Jokowi Pastikan Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun ke Pupuk Indonesia Akan Dibayar
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan utang pupuk subsidi pemerintah ke Pupuk Indonesia akan dibayar.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan utang pupuk subsidi pemerintah ke Pupuk Indonesia akan dibayar. Adapun utang subsidi pupuk tersebut sebesar Rp 10,4 triliun. 

Jokowi mengakui pemerintah masih memiliki utang pupuk subsidi ke Pupuk Indonesia. Dia menyebut saat ini pemerintah masih menunggu hasil audit BPK. Setelah hasil audit keluar, pemerintah memastikan utang dibayar.

"Ada penagihan pasti diaudit dulu, baru selesai, baru dibayar, (sesuai) mekanisme ya," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/4).

Sebelumnya, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengungkapkan pemerintah masih memiliki utang dengan pihaknya sebesar Rp 10,4 triliun dalam rentang 2020 sampai 2023. 

Baca Juga: Tahun 2023, Pupuk Indonesia Bukukan Laba Bersih Rp 6,25 Triliun

Dia merinci, sebesar Rp 16,3 triliun tagihan tahun 2022 telah dibayarkan pemerintah pada 28 Desember 2023 lalu. Lalu, masih ada tagihan tahun 2020 yang sudah diaudit BPK sebesar Rp 430,23 miliar.

Kemudian, utang sejak 2022 hingga tersisa Rp 600 miliar. Di tahun 2023 ini piutang subsidi Pupuk Indonesia hasil audit BPK itu kurang bayar Rp 9,87 triliun.

"Sehingga total kurang bayar pupuk subsidi pemerintah sebesar Rp 10,4 triliun. Jadi belum terbayar semua, ada beberapa item yang butuh beberapa verifikasi," ujar Rahmad saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Selasa (2/4).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×