kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.508.000   10.000   0,67%
  • USD/IDR 15.930   -61,00   -0,38%
  • IDX 7.141   -39,42   -0,55%
  • KOMPAS100 1.095   -7,91   -0,72%
  • LQ45 866   -8,90   -1,02%
  • ISSI 220   0,44   0,20%
  • IDX30 443   -4,74   -1,06%
  • IDXHIDIV20 534   -3,94   -0,73%
  • IDX80 126   -0,93   -0,74%
  • IDXV30 134   -0,98   -0,72%
  • IDXQ30 148   -1,09   -0,73%

Jokowi Pastikan Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun ke Pupuk Indonesia Akan Dibayar


Rabu, 03 April 2024 / 12:45 WIB
Jokowi Pastikan Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun ke Pupuk Indonesia Akan Dibayar
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan utang pupuk subsidi pemerintah ke Pupuk Indonesia akan dibayar.


Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan utang pupuk subsidi pemerintah ke Pupuk Indonesia akan dibayar. Adapun utang subsidi pupuk tersebut sebesar Rp 10,4 triliun. 

Jokowi mengakui pemerintah masih memiliki utang pupuk subsidi ke Pupuk Indonesia. Dia menyebut saat ini pemerintah masih menunggu hasil audit BPK. Setelah hasil audit keluar, pemerintah memastikan utang dibayar.

"Ada penagihan pasti diaudit dulu, baru selesai, baru dibayar, (sesuai) mekanisme ya," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/4).

Sebelumnya, Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi mengungkapkan pemerintah masih memiliki utang dengan pihaknya sebesar Rp 10,4 triliun dalam rentang 2020 sampai 2023. 

Baca Juga: Tahun 2023, Pupuk Indonesia Bukukan Laba Bersih Rp 6,25 Triliun

Dia merinci, sebesar Rp 16,3 triliun tagihan tahun 2022 telah dibayarkan pemerintah pada 28 Desember 2023 lalu. Lalu, masih ada tagihan tahun 2020 yang sudah diaudit BPK sebesar Rp 430,23 miliar.

Kemudian, utang sejak 2022 hingga tersisa Rp 600 miliar. Di tahun 2023 ini piutang subsidi Pupuk Indonesia hasil audit BPK itu kurang bayar Rp 9,87 triliun.

"Sehingga total kurang bayar pupuk subsidi pemerintah sebesar Rp 10,4 triliun. Jadi belum terbayar semua, ada beberapa item yang butuh beberapa verifikasi," ujar Rahmad saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Selasa (2/4).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×