Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengganti pejabat Dirjen Imigrasi apabila tidak mampu memperbaiki layanan keimigrasian.
Presiden menekankan, apabila tidak dilakukan penggantian, maka besar kemungkinan layanan imigrasi tidak akan berubah lebih baik.
"Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau endak, enggak akan berubah," tandasnya ujar Jokowi saat memimpin rapat yang membahas mengenai visa on arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (9/9/2022) sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu (10/9/2022).
Baca Juga: Cara, Biaya dan Syarat Perpanjangan Paspor 2022 Secara Onlien di Aplikasi M-Paspor
Jokowi pun mengungkapkan alasan mengapa dirinya sampai memberi perhatian secara detail terhadap layanan keimigrasian.
Dia mengungkapkan bahwa sudah menerima banyak keluhan yang masuk mengenai urusan imigrasi.
Oleh karenanya, presiden mengharapkan perubahan total dalam pelayanan imigrasi agar lebih memudahkan dan melayani.
"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat Kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol," kata Jokowi.
Baca Juga: Ingin ke Jerman Tapi Paspor RI Tanpa Kolom Tanda Tangan, Ini Solusinya
"Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," tegas dia.
Menurut Kepala Negara, seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor dilihat juga besarnya investasi, jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.
Jokowi memberikan contoh sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.
"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya Kitas, kalau kita ya, mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat," tutur Jokowi.
"Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" papar dia.
Baca Juga: Kepala BP2MI Sebut Transformasi Layanan Mulai Dirasakan Pekerja Migran
Untuk itu, kepala negara ingin kembali memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama.
Menurut presiden, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.
"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak," kata Jokowi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Minta Dirjen Imigrasi Diganti jika Tak Mampu Perbaiki Layanan Keimigrasian"
Penulis : Dian Erika Nugraheny
Editor : Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
