kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,51   10,20   1.12%
  • EMAS1.350.000 0,52%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jokowi minta Pemda hati-hati beri izin tambang


Selasa, 04 November 2014 / 12:22 WIB
Jokowi minta Pemda hati-hati beri izin tambang
ILUSTRASI. Sukuk Tabungan seri ST010.


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta agar persoalan perizinan bagi para investor benar-benar ditata sehingga proses pemberian izin bisa dilakukan secepat mungkin. Namun, Jokowi mengingatkan kepada para kepala daerah untuk berhati-hati dalam memberikan izin terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA).

"Investor juga milih-milih. Kalau infrastruktur, silakan masuk; entah untuk pelabuhan, tol, power plant, untuk jalur rel kereta api. Akan tetapi, untuk sumber daya alam, hati-hati dalam memberikan izin, hati-hati," tekan Jokowi dalam pertemuan dengan gubernur, kapolda, dan kabinda di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Jokowi menuturkan, sumber daya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dia mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami masa kejayaan ketika sumber daya alam berlimpah. Namun, kekayaan itu tak dimanfaatkan untuk rakyat. Akhirnya, Indonesia saat ini kesulitan.

"Ini harus direm kencang. Kita pernah mengalami yang namanya kutukan minyak dan kutukan hutan! Apa itu? Waktu booming minyak saat itu, kita bisa punya sumber keuangan yang sangat besar sekali, tetapi ternyata kita tidak bisa memanfaatkan. Hutan juga begitu," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar semua sumber daya alam yang dimiliki Indonesia diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan demikian, nilai tambah dibentuk di dalam negeri.

Di dalam pertemuan kali ini, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertemuan juga dihadiri jajaran menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×