Reporter: Abdul Basith | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengarahan order jangka panjang bagi industri pertahanan Indonesia. Hal itu diarahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertahanan. Asal tahu saja APBN Kemenhan tahun 2020 mencapai Rp 127 triliun.
"Belanja pertahanan dalam APBN kita sebesar Rp 127 triliun agar diarahkan ke industri pertahanan kita, minimal paling tidak 15 tahun," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di PT PAL Indonesia (Persero), Senin (27/1).
Baca Juga: Jokowi: Pengembangan alutsista harus adopsi pengembangan teknologi militer terkini
Pesanan dalam jangka panjang akan membantu pengembangan industri pertahanan terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adanya dana tersebut akan memperbaiki tata kelola perusahaan.
Adanya kucuran dana dibuktikan dapat mengembangkan industri pertahanan pelat merah. Hal itu diperlihatkan dalam pembenahan yang dilakukan PT PAL.
PT PAL sebelumnya mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,5 triliun. Sebelum adanya PMN Jokowi bilang PT PAL tidak memiliki manajemen yang baik. "Keliatan sekali ada perubahan, sebuah perubahan manajemen," terang Jokowi.
Baca Juga: Ini yang diinginkan Jokowi terkait pengembangan alutsista di dalam negeri
Pengembangan industri tersebut penting untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Selain itu juga akan mengurangi komponen impor dalam industri pertahanan. Oleh karena itu perlu ada transfer teknologi dalam industri pertahanan. Sehingga nantinya Indonesia bisa mandiri dalam pengembangan industri pertahanan.
Jokowi juga berharap agar industri strategis Indonesia bisa memperluas pasar ekspor. Meski begitu saat ini sejumlah BUMN telah melakukan ekspor seperti PT PAL, PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia (Persero).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
