kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.917.000   -7.000   -0,36%
  • USD/IDR 16.247   -58,00   -0,36%
  • IDX 7.886   94,67   1,21%
  • KOMPAS100 1.116   10,93   0,99%
  • LQ45 828   4,98   0,60%
  • ISSI 263   5,56   2,16%
  • IDX30 429   2,70   0,63%
  • IDXHIDIV20 491   3,19   0,65%
  • IDX80 124   0,95   0,77%
  • IDXV30 128   0,67   0,53%
  • IDXQ30 138   1,30   0,95%

Jokowi: Lelang jabatan untuk berantas korupsi


Rabu, 04 Desember 2013 / 13:32 WIB
Jokowi: Lelang jabatan untuk berantas korupsi
ILUSTRASI. 4 Cara Membuat Tanda Tangan di Word dan PDF, Bisa Online dan Offline. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nym.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan Pemerintah Provinsi DKI serius ingin memberantas korupsi di Ibu Kota. Salah satu caranya adalah dengan melakukan lelang jabatan di semua jenjang jabatan di DKI. Dengan cara itu, korupsi diharapkan bisa diberantas.

Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan sangat setuju bila dalam perekrutan untuk mengisi jabatan di pemerintahan harus terbebas dari korupsi. Itulah sebabnya ia menerapkan sistem lelang jabatan untuk mengisi lurah se-DKI.

"Sekarang kita sedang melakukan lelang jabatan kepala sekolah dan puskesmas. Ke depan akan kita lakukan di semua tempat di semua jabatan, satu per satu," ujar Jokowi pada acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Balai Kartini, Rabu (4/12).

Dengan lelang jabatan, pemerintah akan memiliki pejabat yang mau melayani masyarakat. Selain itu, pejabat juga menempati posisinya berdasarkan kemampuan dan tidak berdasarkan uang. Di sisi lain, untuk mencegah dan memberantas korupsi harus dibangun sistem yang transparan.

"Seperti yang kita lakukan pakai sistem online untuk pajak hotel, tempat hiburan, parkir, pengadaan barang dan jasa serta budgeting," kata mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi bilang, pemerintah harus mendorong dan memaksa para birokrat mengikuti sistem yang dibangun. Dengan cara tersebut maka korupsi bisa dicegah dan diberantas di lingkungan pemerintahan. Namun Jokowi mengingatkan agar semua sistem yang dibangun dijalankan dengan benar dan benar-benar secara transparan.

Sementara, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan untuk memberantas korupsi diperlukan kerjasama semua pihak. Sebab ia sadar KPK tidak sanggup sendirian dalam memberantas korupsi.

Karena itu, KPK menyerukan perlunya implementasi pelembagaan sistem integritas nasional (SIN) disetiap elemen bangsa dan pemangku kepentingan. Tujuannya adalah agar proses pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara sistematis, terukur dan komprehensif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×