Jokowi-JK kian memuaskan, Menteri Susi terbaik

Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto

JAKARTA. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) masih tinggi. Dua setengah tahun masa pemerintahan berjalan, publik merasa puas dengan kinerja yang dilakukan.

Berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Indo Barometer, kepuasan publik terhadap kinerjan presiden Jokowi mencapai 66,4%. "Kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi cenderung naik. Pada Oktober 2016, kepuasan terhadap Presiden 58%," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, Rabu (22/3).

Beberapa sektor yang dinilai berhasil oleh masyarakat adalah bidang pembangunan (17,6%), pelayanan pendidikan (10,1%), kartu Indonesia sehat (7%), infrastruktur jalan (6,9%), kestabilan harga di daerah terpencil (6,8%), kebijakan tol laut (6,6%), pemberantasan korupsi(5,8%), persoalan narkoba (3,8%), serta hubungan dengan Arab Saudi (3,7%).

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para Mentri juga menunjukkan respon positif, yakni secara umum mencapai 51,3%. Menteri Mentri yang dinilai memiliki kinerja baik antara lain Susi Pujiastuti (26,3%), Lukman Hakim Syaifuddin (12,3%), Khofifah Indar Parawansa (8,3%).

Walau memiliki kepuasan yang tinggi, namun kenyataannya dibidang ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi-JK masih dinilai kurang salah satunya di sektor ketenagakerjaan. "Ini menunjukkan bila pembangunan infrastruktur belum memberikan dampak langsung terhadap tenaga kerja," kata Pengamat Ekonomi Umar Juoro.

Oleh karena itu, Umar berpandangan bila Pemerintah harus mencari terobosan dengan mendorong swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun, Pemerintah juga harus memberikan insentif kepada swasta agar menarik bagi swasta untuk masuk.

Skema-skema pembiayaan seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menurut Umar harus terus didorong. Karena, bila hanya mengandalkan dana APBN, maka hal tersebut tidak akan mungkin mengejar.

Sekadar catatan, dalam RPJMN tahun 2015–2019 disebutkan, kebutuhan pendanaan infrastruktur melalui APBN dan APBD hanya mampu menutupi sebesar 41,3% atau Rp 1.978,6 triliun, keterlibatan BUMN 22,2% atau Rp 1.066,2 triliun. Sedangkan swasta sebanyak 36,5% atau Rp 1.751,5 triliun.

Hingga tiga tahun berjalan, pendanaan infrastruktur melalui dana pemerintah masih jauh dari harapan. Di tahun 2015, realisasi anggaran infrastruktur yang berasal dari APBN mencapai Rp 290 triliun, tahun 2016 Rp 313,5 triliun dan tahun ini teralokasi sebesar Rp 346,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News