Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat sorotan. Beberapa persolan yang tidak kunjung terselesaikan membuat menteri-menteri perlu mendapat penyegaran melalui reshuffle.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengatakan, saat ini sudah waktunya beberapa pos kementerian dilakukan reshuffle. "Saya kira sudah waktunya Presiden melakukan reshuffle," kata Arbi, Jumat (3/2).
Adapun beberapa kementerian yang layak untuk diganti itu antara lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Pendidikan, Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri. Beberapa kementerian itu dinilai memiliki raport merah lantaran kinerja yang buruk.
Di Kementerian BUMN, Arbi menilai kinerjanya masih belum terlihat. Terbukti dengan banyaknya persoalan-persoalan hukum yang menimpa para pejabat di badan usaha yang dipimpin. Sementa itu, untuk kementerian Pendidikan kebijakan yang dikeluarkan malah membuat kekacauan dan kebingungan.
Untuk Kementerian agama, munculnya organisasi keagamaan yang dominan, serta tindakan-tindakan yang berlebihan akan mengancam kedaulatan bangsa. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan persoalan e-KTP yang tidak kunjung terselesaikan menjadi masalah dalam pemilihan kepala daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
