kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.503.000   7.000   0,47%
  • USD/IDR 15.479   21,00   0,14%
  • IDX 7.723   -12,11   -0,16%
  • KOMPAS100 1.200   -1,91   -0,16%
  • LQ45 958   -0,97   -0,10%
  • ISSI 232   -0,58   -0,25%
  • IDX30 492   -0,52   -0,10%
  • IDXHIDIV20 591   0,04   0,01%
  • IDX80 137   -0,18   -0,13%
  • IDXV30 142   -0,21   -0,15%
  • IDXQ30 164   -0,28   -0,17%

Jokowi ingin investasi mendorong ekonomi, berikut saran Apindo untuk BKPM


Jumat, 12 Maret 2021 / 16:29 WIB
Jokowi ingin investasi mendorong ekonomi, berikut saran Apindo untuk BKPM
ILUSTRASI. Petugas melayani pengurusan perizinan usaha di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Gedung BKPM


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani sepakat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengakselerasi pertumbuhan investasi nasional. Hal itu diperlukan agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,5% tahun ini dapat tercapai.

Shinta mengatakan bahwa sejatinya banyak peluang investasi yang belum optimal ditangkap oleh BKPM. Padahal menurut Shinta, UU Cipta Kerja telah memberikan ruang akselerasi investasi yang cukup luas.

Ia juga menilai perlu peningkatan soal kepastian memperoleh insentif maupun stimulus buat calon-calon investor yang bakal masuk Indonesia. Terlebih untuk investasi-investasi yang memiliki multiplier effect.

Baca Juga: Menperin: Mitsubishi berkomitmen menambah investasi Rp 11,2 triliun pada akhir 2025

“Ini yang perlu dipastikan, bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kepastian, kalau perlu diawasi betul agar insentif fiskal maupun non fiskal bisa diberikan kepada investor global yang menciptakan inklusivitas bisnis maupun mengembangkan supply chain,” kata Shinta dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Shinta juga menekankan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kapasitas para pelaku usaha lokal terkait investasi di sektor inovasi dan teknologi. Sebab hal ini kerap menjadi kendala buat investor global masuk Indonesia.

Faktor sumber daya manusia (SDM) misalnya jadi salah satu kendala Tesla Inc gagal masuk Indonesia, selain tentunya soal iklim perpajakan yang belum kondusif.

“Ini langkah yang paling sulit untuk matchmaking dengan pelaku lokal, karena investor global punya kriteria masing-masing. Perlu dukungan pembinaan dari pemerintah, jika kerja sama ini dilakukan dan pemerintah memfasilitasi dengan insentif, kami yakin kerja sama investor global dan nasional bisa terjadi dengan lebih mudah dan cepat,” ujarnya.

Direktur Deregulasi BKPM Yuliot menyambut baik berbagai masukan dari seluruh pihak yang concern terhadap iklim investasi dalam negeri.




TERBARU
Kontan Academy
Penerapan Etika Dalam Penagihan Kredit Macet Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK

[X]
×